Thailand dan Kamboja menyepakati gencatan senjata kedua pada Desember 2025. (Anadolu Agency)
Tentara Thailand Terluka dalam Insiden Mortir, Kamboja Mengaku Tak Sengaja
Willy Haryono • 6 January 2026 15:25
Bangkok: Militer Thailand menyatakan bahwa pihak Kamboja mengklaim serangan terbaru di wilayah perbatasan terjadi akibat kecelakaan, setelah seorang prajurit Thailand terluka akibat serangan mortir di kawasan sengketa, sementara gencatan senjata yang disepakati akhir Desember masih berlaku.
Pada Selasa pagi, militer Thailand sempat menuduh pasukan Kamboja melanggar gencatan senjata yang telah berjalan 10 hari, menyusul penembakan ke sebuah provinsi perbatasan Thailand.
Namun dalam pernyataan lanjutan, Royal Thai Army menyebut pihak Kamboja telah menghubungi mereka dan menjelaskan bahwa “tidak ada niat untuk menembaki wilayah Thailand,” seraya menambahkan bahwa “insiden tersebut disebabkan oleh kesalahan operasional personel Kamboja.”
Militer Thailand sebelumnya menuduh pasukan Kamboja menembakkan mortir ke Provinsi Ubon Ratchathani, menyebabkan seorang prajurit terluka akibat serpihan dan harus dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.
“Unit militer Thailand di wilayah tersebut telah mengeluarkan peringatan kepada Kamboja agar lebih berhati-hati dan menegaskan bahwa jika kesalahan serupa kembali terjadi, Thailand dapat terdorong untuk melakukan langkah-langkah balasan defensif,” kata militer Thailand, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 6 Januari 2026.
Konflik Lama Dua Negara
Sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun antara dua negara Asia Tenggara itu meletus menjadi bentrokan militer beberapa kali tahun lalu. Pertempuran pada Desember menewaskan puluhan orang dan memaksa sekitar satu juta warga di kedua sisi perbatasan mengungsi.Thailand dan Kamboja menyepakati gencatan senjata pada 27 Desember, mengakhiri tiga pekan bentrokan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, menolak berkomentar terkait dugaan serangan pada Selasa.
Konflik berkepanjangan kedua negara berakar dari sengketa garis batas era kolonial sepanjang sekitar 800 kilometer, di mana kedua pihak saling mengklaim wilayah, termasuk reruntuhan kuil berusia ratusan tahun.
Dalam kesepakatan gencatan senjata Desember, Kamboja dan Thailand berjanji menghentikan tembak-menembak, membekukan pergerakan pasukan, serta bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan.
Bangkok juga membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli, ketika bentrokan mematikan di perbatasan menewaskan puluhan orang. Thailand membebaskan para tentara tersebut pada 31 Desember, dengan Kementerian Luar Negeri menyebut langkah itu sebagai “demonstrasi niat baik dan upaya membangun kepercayaan.” Phnom Penh menyatakan pekan lalu tetap “optimistis” pembebasan itu akan “berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan bersama.”
Amerika Serikat, China, dan Malaysia sebelumnya memediasi gencatan senjata pada Juli, namun kesepakatan tersebut tidak bertahan lama. Pada Oktober, Presiden AS Donald Trump terbang ke Malaysia untuk mengawasi penandatanganan deklarasi lanjutan yang memperpanjang gencatan senjata, sembari mempromosikan kesepakatan dagang baru.
Namun, Bangkok menangguhkan kesepakatan itu pada bulan berikutnya setelah sejumlah prajurit Thailand terluka akibat ranjau darat saat patroli perbatasan.
Pada Sabtu lalu, sepekan setelah gencatan senjata Desember berlaku, Kamboja menyerukan agar Thailand menarik pasukannya dari beberapa wilayah perbatasan yang diklaim Phnom Penh sebagai miliknya. Militer Thailand menolak tudingan tersebut dan menegaskan pasukannya berada di wilayah yang selama ini menjadi bagian Thailand.
Meski kedua negara sepakat menghentikan pertempuran akhir bulan lalu, persoalan penetapan garis batas perbatasan masih belum terselesaikan. Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan Phnom Penh telah mengusulkan pertemuan komite perbatasan bilateral dengan Thailand yang dijadwalkan digelar bulan ini di Siem Reap.
Sementara itu, Bangkok sebelumnya menyatakan pertemuan untuk membahas survei dan demarkasi perbatasan kemungkinan baru dapat dilakukan oleh pemerintahan Thailand berikutnya, menyusul pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari.
Baca juga: Thailand Akhirnya Bebaskan 18 Tentara Kamboja yang Ditahan Sejak Juli