BNPP Tinjau PLBN Yetetkun, Tegaskan Kehadiran Negara di Perbatasan

Boven Digoel: Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komjen Makhruzi Rahman mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis, 5 Februari 2026. Kunjungan itu ditegaskan sebagai bentuk kehadiran negara di wilayah perbatasan. 

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk meninjau langsung pelayanan lintas batas sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG). PLBN Yetetkun yang saat ini masih berstatus tipe C dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan seiring meningkatnya aktivitas dan kebutuhan warga.

"PLBN Yetetkun ini memang masih tipe C. Namun ke depan, dengan perkembangan zaman, kita berharap bisa meningkat tipenya. Prinsipnya, perlintasan-perlintasan lama yang sudah ada sejak dulu perlu kita arahkan dan fokuskan melalui PLBN ini," kata Makhruzi dalam keterangan pers, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen Topri Daeng Balaw, Bupati Boven Digoel Roni Omba, serta Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa Jayaningsih. Rombongan disambut Kepala PLBN Yetetkun Issak Mewed dan berdialog dengan petugas CIQS, unsur kecamatan, kepala distrik, serta kepala kampung di Distrik Ninati.

Sekretaris BNPP Komjen Makhruzi Rahman mengunjungi PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. (Istimewa)

Salah satu perhatian utama yang disoroti adalah kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN Yetetkun. Akses yang masih didominasi jalan berbatu dan rawan longsor dinilai menjadi tantangan bagi pelayanan lintas batas dan mobilitas masyarakat.

"Kondisi jalan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah pusat, agar tetap terpelihara dengan baik. Tanpa akses yang layak, pelayanan di perbatasan tidak akan berjalan optimal," jelasnya.

Makhruzi menegaskan, PLBN bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara di wilayah terdepan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut.

"PLBN ini adalah wajah negara. Walaupun berada di Yetetkun, ini adalah perwakilan negara di pusat. Kantor ini milik negara dan milik kita bersama, sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara kolektif," ungkapnya.

BNPP juga membuka peluang pemanfaatan kawasan PLBN untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk aktivitas adat dan keagamaan, dengan tetap memperhatikan ketertiban dan kebersihan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warga perbatasan, BNPP merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di PLBN Yetetkun. Program tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"SPPG ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil, anak stunting, dan masyarakat yang membutuhkan. Kita ingin pelayanan pemenuhan gizi ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan," jelas dia.

Aspirasi masyarakat turut disampaikan dalam dialog tersebut. Kepala Kampung Yetetkun, Jeremias, mengungkapkan kebutuhan warga mulai dari perumahan layak huni, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal. Ia juga mengapresiasi peran aparat keamanan di wilayah perbatasan.

“Kehadiran TNI-Polri sangat membantu masyarakat kami sehingga kehidupan di Distrik Ninati dapat berjalan dengan aman dan tenteram,” ujarnya. Sementara itu, Kapolres Boven Digoel AKBP Wisnu Perdana mengungkapkan tantangan pengamanan perbatasan yang semakin kompleks, termasuk keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatnya ancaman peredaran narkotika lintas negara.

"Kebutuhan BBM masyarakat sangat tinggi, sementara kuota SPBU sangat terbatas. Selain itu, kami juga mencermati adanya pergeseran pola perdagangan ilegal di perbatasan yang kini mengarah pada barter ganja dengan bahan makanan," ungkap Wisnu.

Menurutnya, peredaran narkotika telah berdampak serius terhadap generasi muda di wilayah perbatasan dan memerlukan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kunjungan ke PLBN Yetetkun bagian dari rangkaian agenda kerja Sekretaris BNPP RI di Papua Selatan, setelah menghadiri audiensi Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Wakil Gubernur Papua. Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang aman, terlayani, dan sejahtera.