Podium MI: Makmur tanpa Merusak

KITA rupanya terlalu lama menganggap alam seperti warung kelontong yang buka 24 jam. Butuh batu bara, gali. Perlu nikel, keruk. Harga sawit sedang bagus, buka kebun. Perlu lahan, tebang hutan. Kalau kemudian sungai keruh, udara sesak, bukit gundul, atau banjir datang membawa lumpur sampai ke ruang tamu, kita menyebutnya bencana alam.

Alam, dengan demikian, sering kebagian dua pekerjaan sekaligus, yakni menyediakan kekayaan ketika kita sedang makmur dan menerima kesalahan ketika kita sedang celaka.

Karena itu, pernyataan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 23 September 2026, layak direnungkan. Kesejahteraan rakyat, katanya, tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan harus berdiri di atas keadilan ekologis.

Kalimat itu sederhana. Persoalannya, praktik pembangunan kita telanjur akrab dengan angka pertumbuhan. Kita senang kalau produk domestik bruto (PDB) naik. Pada 2025, misalnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen dengan PDB Rp23.821,1 triliun. Angka yang tentu patut disyukuri.

Namun, pertanyaan berikutnya jarang mendapat panggung sebesar angka pertumbuhan, yaitu berapa kekayaan alam yang kita habiskan untuk menghasilkan pertumbuhan itu? Berapa hektare hutan berkurang? Berapa cadangan mineral terkuras? Berapa sungai tercemar? Berapa biaya kesehatan akibat polusi? Pendek kata, kita rajin menghitung isi dompet, tetapi agak malas menghitung harga lemari tempat dompet itu disimpan.

Padahal, sebuah penelitian Pirmana, Alisjahbana, Yusuf, Hoekstra, dan Tukker pernah memperkirakan environmental cost Indonesia sekitar 13 persen dari PDB pada 2010. Biaya itu antara lain berasal dari deplesi sumber daya alam dan pencemaran udara.

Tentu, angka 13 persen tersebut tidak boleh dicomot begitu saja untuk menghitung kerugian ekologis hari ini. Tahun, struktur ekonomi, dan metodologinya berbeda. Namun, ia memberikan pesan penting bahwa pertumbuhan ekonomi tidak pernah benar-benar gratis.

Ilustrasi. Foto- Freepik.com

BPS pun melalui Sisnerling sudah mencoba memasukkan alam ke pembukuan ekonomi. Di sana dihitung tutupan lahan serta penipisan cadangan sejumlah sumber daya alam dalam neraca fisik dan moneter. Artinya, pohon yang hilang bukan cuma batang kayu. Mineral yang dikeruk bukan sekadar angka ekspor. Alam ialah modal.

Masalahnya menjadi serius ketika keuntungan dinikmati segelintir orang, sedangkan ongkos ekologis dikirim ke alamat orang lain. Tambang menghasilkan laba, rakyat sekitar mendapat debu. Hutan dibuka, masyarakat hilir menerima banjir. Industri berkembang, warga menghirup polusi. Negara memperoleh penerimaan hari ini, anak cucu menerima tagihan pemulihannya kelak. Di situlah keadilan ekologis bertemu dengan keadilan sosial.

Bank Dunia pernah memperkirakan biaya tahunan kematian prematur akibat polusi udara Indonesia setara 3,5 persen PDB pada 2015. Lembaga itu juga mengingatkan beban pencemaran secara tidak proporsional menimpa kelompok miskin.

Namun, pembangunan tidak perlu dimusuhi. Pertumbuhan ekonomi juga jangan dicurigai seperti maling ayam. Kita membutuhkan keduanya untuk menyediakan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kemiskinan. Yang harus diubah ialah cara kita mendefinisikan kemajuan.
 

Pembangunan semestinya tidak lagi sekadar bertanya berapa ton mineral bisa dikeruk, tetapi juga berapa besar kerusakan yang harus dipulihkan. Bukan hanya berapa triliun rupiah investasi masuk, melainkan juga siapa menikmati manfaat dan siapa menanggung akibatnya.

Karena itu, keadilan ekologis mesti masuk sejak perencanaan, penganggaran, perizinan, sampai evaluasi pembangunan. Penegakan hukum lingkungan juga jangan berhenti pada denda. Ekosistem yang dirusak harus dipulihkan.

Konstitusi sudah memberikan arah. Rakyat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara, seperti dikatakan Lestari Moerdijat, harus menjadi pengurus bumi, bukan pemilik mutlaknya. Kesejahteraan bukan perlombaan menghabiskan alam secepat-cepatnya lalu membanggakan angka pertumbuhan setinggi-tingginya.

Kita memang wajib mewariskan kemakmuran kepada anak cucu. Akan tetapi, jangan sampai ketika warisan itu dibuka, mereka menemukan rekening mereka berisi uang, sedangkan hutannya habis, sungainya mati, udaranya kotor, dan di bagian paling bawah tertulis huruf kecil-kecil bertanda bintang: 'Biaya kerusakan ditanggung ahli waris'.