PPHN Harus Lahir dari Konsensus Nasional dan Partisipasi Publik

Bandung: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan konsensus nasional dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ibas menilai proses perumusan arah pembangunan nasional harus dibangun melalui budaya kepemimpinan yang mau mendengar berbagai pandangan.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam forum diskusi akademik bertajuk 'Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara bagi Masa Depan Indonesia' di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung

"To lead is to listen. Sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, kita perlu lebih banyak mendengar. Dengan mendengar, kita bisa memahami apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dipikirkan untuk masa depan bangsa Indonesia," ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Oktober 2026.

Ibas menegaskan kepemimpinan juga membutuhkan visi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan arah jangka panjang yang mampu menjadi pijakan bersama dalam menghadapi perubahan zaman.

"Sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi tentang bagaimana memimpin negeri ini, terlebih dalam era demokratisasi ketika rakyat menjadi bagian utama dari proses kepemimpinan nasional maupun daerah," ujarnya.

PPHN Bukan Sekadar Legacy

Ibas menegaskan pembahasan PPHN tidak seharusnya diarahkan untuk menghasilkan sebuah legacy politik. Yang lebih penting adalah memastikan gagasan yang dirumuskan benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi bangsa Indonesia.

Ia menilai penting melakukan refleksi menyeluruh terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian penting dari perjalanan konstitusional Indonesia. Karena itu, pembahasan PPHN perlu ditempatkan dalam kerangka refleksi yang lebih luas mengenai Indonesia, konstitusi, pemerintahan, demokrasi, dan arah pembangunan nasional," bebernya.

Diskusi akademik bertajuk 'Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara bagi Masa Depan Indonesia'. Dok Istimewa.

Konsensus Politik dan Meaningful Participation

Ibas juga menekankan bahwa PPHN tidak dapat dilepaskan dari persoalan konsensus nasional. Menurutnya, selain proses politik dan kelembagaan, diperlukan partisipasi bermakna dari masyarakat serta komunikasi lintas kelompok agar gagasan yang dihasilkan memiliki legitimasi publik yang kuat.

"Kalau kita menghadirkan proses meaningful participation dan komunikasi lintas arah, maka refleksi tentang partisipasi dan konsensus publik menjadi penting dan perlu," kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang semakin luas. Proses pembahasan PPHN pun perlu membuka ruang yang lebih besar bagi perguruan tinggi, akademisi, pakar, masyarakat sipil, serta berbagai elemen bangsa.