Kepala Bakom Tegaskan Tak Ada Ruang Fight untuk Gibran

Jakarta: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak punya ruang untuk fight atau mengajukan permohonan hukum terkait polemik ijazah. Gibran berencana mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penegasan itu disampaikan Syahganda untuk membantah pernyataan Gibran yang menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merestui dan merekomendasikan Gibran untuk fight di PTUN. Menurut Syahganda, menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap polemik ijazah Wapres Gibran bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan.

"Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar," kata Syahganda dikutip dari Antara, Rabu, 11 November 2026.
 

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Foto: Antara.

Syahganda menyampaikan dirinya juga telah menghadap Presiden Prabowo di kediaman resminya untuk memberikan penegasan bahwa pernyataan Menko Yusril mengenai ijazah Wapres adalah yang tepat. Pertemuan di kediaman Presiden itu berlangsung selama dua jam.

"Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya," ungkap Syahganda.

Di tengah dinamika terkait ijazah Wapres, Syahganda memastikan pemerintah tetap solid dan kabinet tetap fokus bekerja. Menurut dia, persoalan hukum diselesaikan melalui jalur hukum sesuai konstitusi, tanpa mengenyampingkan prioritas pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional untuk kesejahteraan rakyat.