Hadapi Ancaman, Indonesia-AS Sepakati Kerja Sama Keamanan Siber

Jakarta: Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian pada 4 Desember menandatangani nota kesepahaman bilateral baru untuk memperkuat kerja sama di bidang siber.

Amerika Serikat telah menyediakan bantuan keamanan siber sekitar USD4 juta  atau sekitar Rp63,4 miliar kepada Indonesia sejak 2022 dan telah bekerja sama erat dengan BSSN selama dua tahun terakhir ini untuk memperkuat kemitraan bilateral melalui pelatihan keamanan siber yang difokuskan pada penanggulangan ancaman bersama, pengembangan kemitraan dengan industri AS, dan pengembangan proyek keamanan siber.

“Amerika Serikat berkomitmen penuh untuk berkolaborasi di bidang keamanan siber, karena kita menghadapi ancaman dan tantangan bersama yang hanya dapat diatasi dengan bekerja sama,” kata Duta Besar Kamala, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis 5 Desember 2024.

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, kami siap untuk melaksanakan program pelatihan utama, termasuk pelatihan pusat data, dan kami telah merencanakan kegiatan-kegiatan untuk tahun mendatang,” imbuh Dubes Kamala.

Ancaman siber di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di berbagai sektor. Ancaman ini mencakup berbagai jenis serangan yang dapat berdampak besar pada individu, organisasi, dan pemerintah. Berikut adalah gambaran mengenai ancaman siber terkini di Indonesia:

Serangan Ransomware

Ransomware menjadi salah satu ancaman utama. Penyerang mengenkripsi data milik korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Sektor-sektor yang paling rentan termasuk layanan kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Kasus serangan ransomware meningkat karena banyak organisasi belum memiliki sistem keamanan yang memadai.

Phishing dan Social Engineering

Phishing masih menjadi metode populer untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan data kartu kredit. Penyerang sering memanfaatkan e-mail, SMS, atau pesan media sosial untuk menyamar sebagai pihak terpercaya. Di Indonesia, serangan ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan praktik keamanan digital.

Penipuan Digital (Online Fraud)

Penipuan online seperti scam investasi palsu, jual beli barang fiktif, hingga aplikasi pinjaman ilegal semakin marak. Dengan meningkatnya adopsi layanan fintech di Indonesia, ancaman ini menjadi lebih serius.

Pencurian Data (Data Breaches)

Insiden kebocoran data sering terjadi di Indonesia, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Data pribadi pengguna, seperti nomor KTP, alamat, hingga informasi finansial, sering menjadi target dan diperjualbelikan di pasar gelap (dark web).

Serangan pada Infrastruktur Kritis

Infrastruktur penting seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi menjadi target serangan siber yang dapat mengganggu layanan publik. Serangan semacam ini dapat memanfaatkan sistem yang belum diperbarui atau celah keamanan yang ada.

Disinformasi dan Propaganda Digital

Ancaman ini mencakup penyebaran berita palsu (hoaks) dan manipulasi informasi di media sosial, yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial atau politik. Disinformasi sering digunakan oleh aktor negara dan non-negara untuk mempengaruhi opini publik.