Pemerintah Dinilai Lakukan Politik Penundaan Soal Kasus Penculikan 1998

Jakarta: Pengamat militer dari Centra Initiative Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.

"Mencoba delay waktu demi waktu sehingga membiarkan keluarga korban meninggal dan akhirnya seolah-olah nanti tidak ada yang memperjuangkan kembali," kata Al Araf dalam perilisan buku "Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan" di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.

Al Araf mengatakan dirinya dan Taufik Pram bergerak merespons hal itu. Caranya dengan berkolaborasi menulis buku Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan.

"Buku ini ditulis sebagai narasi yang menjelaskan kepada publik bahwa ini belum selesai dan belum tuntas," papar dia.