Ambisi Prabowo untuk Swasembada Pangan Dinilai Sulit Tercapai

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Metro TV

Ambisi Prabowo untuk Swasembada Pangan Dinilai Sulit Tercapai

M Ilham Ramadhan Avisena • 22 October 2024 14:59

Jakarta: Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun ke depan dinilai sukar dicapai.
 
Ekonom senior dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan demikian karena terdapat sejumlah tantangan yang dianggap dapat menghambat ambisi tersebut.
 
"Mungkin swasembada itu akan cukup berat, tapi kalau peningkatan produksi masih mungkin bisa terjadi," kata Tauhid dilansir Media Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2024.
 
Sejauh ini, upaya untuk mencapai swasembada pangan kerap disebutkan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan produksi pertanian. Salah satu wilayah yang disasar ialah Papua.
 
Tauhid menilai, ekstensifikasi lahan pertanian di Papua akan cukup berat. Sebabnya, banyak masyarakat lokal yang kemungkinan enggan beralih pekerjaan. Selain itu, persoalan tanah juga menjadi hal yang belum ditangani dengan baik.
 
"Itu bisa jadi masalah dalam menjalankan ketahanan pangan di samping problem soal lahan, status tanah dan sebagainya," jelas dia.
 
"Di Papua itu masalahnya adalah sosial kelembagaan, jadi menghadapi tantangan di tingkat lokal, sehingga tidak mudah," imbuh dia.
 
Baca juga: 

Mentan Pede Swasembada Pangan Tercapai Kurang dari 4 Tahun



Ilustrasi petani. Foto: MI
 

Kementerian Koordinator Pangan tidak akan banyak membantu

 
Kehadiran Kementerian Koordinator Pangan juga dinilainya tak akan banyak membantu dalam upaya pencapaian swasembada pangan. Justru Tauhid mengkhawatirkan akan ada koordinasi yang berbelit untuk mengurus pangan dalam negeri.
 
Itu karena urusan pangan menyangkut lintas kementerian/lembaga. Keputusan impor pangan, misalnya, ada di Kementerian Perdagangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 
"Sementara pangan itu menyangkut pertanian, perikanan, badan pangan nasional. Tapi keputusan perdagangan itu ada di Menko Perekonomian, itu berarti ada lintas menko sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat," ungkap dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Annisa Ayu)