Kebijakan Pembatasan Operasional Truk Sumbu 3 Diharapkan Tak Jadi Budaya

Jakarta: Kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang membatasi truk-truk logistik sumbu 3 pada libur Maulid Nabi pada 5 September 2025 bertentangan dengan upaya pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kebijakan tersebut jelas-jelas akan melemahkan daya saing produk dalam negeri.
 
“Kebijakan ini dapat menghambat distribusi barang, meningkatkan biaya logistik, dan mengganggu kelancaran kegiatan ekspor impor kita. Apalagi kondisi ekonomi lagi susah, pabriknya juga tidak baik-baik saja, ditambah lagi kebijakan yang seperti ini,” ujar Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Agustus 2025.
 
Menurut dia, hari besar Maulid Nabi 5 September 2025 mendatang sudah melewati masa habis libur sekolah sehingga kebijakan pembatasan operasional terhadap truk-truk sumbu 3 tidak perlu dilakukan. Ia menyampaikan, kebijakan pembatasan operasional truk sumbu 3 ini telah menjadi budaya di Kemenhub yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan keluhan dari pelaku usaha.

“Masyarakat juga kemungkinan sudah terkuras kantongnya untuk biaya sekolah anak-anaknya dan juga biaya jalan-jalan selama liburan sekolah. Pasti masyarakat juga berpikir untuk tidak lagi jalan-jalan saat libur Maulid nanti. Jika terus dipelihara, (pembatasan) ini tidak baik buat iklim usaha di Indonesia. Kami sebagai perusahaan angkutan juga terganggu. Pabrikan-pabrikan pengguna jasa kami itu juga akan kacau,” ucapnya.
 

Baca juga:  Audiensi di DPR, Asosiasi Pengemudi Truk Sepakat Zero ODOL 2027

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Kompensasi atas kebijakan pelarangan

 Dalam hal ini, ia mengatakan, para pelaku usaha termasuk Aptrindo pun meminta agar Kemenhub memikirkan kompensasi atas kebijakan pembatasan truk logistik sumbu 3 yang sudah menjadi budaya di Kemenhub. Menurutnya, industri terutama pengolahan akan kekurangan bahan baku dan akan berhenti berproduksi, sehingga buruh-buruh di pabrik juga tidak akan bekerja. 

“60 persen bahan baku industri itu masih impor dan 80 persen kawasan industrinya ada di Jawa Barat. Bisa dipastikan, mereka yang paling sengsara. Inilah akibatnya yang akan kita rasakan dengan kebijakan pembatasan truk sumbu 3 itu,” ungkapnya.
 
Menurutnya, Kemenhub tidak bisa dengan dalih ingin mengamankan jalur tol bagi mobil pribadi, tapi pengusaha yang dikorbankan. Karenanya, dia meminta agar Kemenhub jangan gegabah mengeluarkan kebijakan pembatasan operasional truk logistik sumbu 3 itu.

“Kami paham orang ingin berlibur, tapi pahami juga lah kami. Apalagi, jalur barang itu selalu menjadi sasaran apabila ada libur. Sedikit-sedikit pembatasan operasional. Kalau dikalkulasi dalam setahun itu, mungkin kita hanya kerja itu 10 bulan saja efektif,” katanya.
 
“Kami pengusaha angkutan barang ini kan juga butuh dana untuk membayar para karyawan. Tapi, kalau tidak beroperasi, dari mana kami mendapatkan uang untuk membayar mereka. Apa Kemenhub mau menanggungnya?” lanjut dia.