13 SPPG di Kota Malang Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Malang: Sebanyak 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang, Jawa Timur, masih menghadapi kendala dalam proses perizinan operasional. Pasalnya hingga akhir September 2025, belasan SPPG yang telah terbentuk tersebut masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Meskipun demikian, pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) tetap dilaksanakan. Sejauh ini, dari 13 SPPG yang telah beroperasi, ada sebanyak 29 ribu penerima manfaat di Kota Malang. 

“Dari 13 SPPG, semuanya belum mengantongi SLHS. Saat ini masih dalam proses pengajuan,” ujar Koordinator Satuan Pendidikan Pelaksana Intervensi (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, Kamis 2 Oktober 2025.

Sebagai informasi, SLHS merupakan salah satu syarat utama untuk menjamin bahwa makanan yang dibagikan kepada siswa aman dikonsumsi dan bebas dari risiko kontaminasi yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau gangguan kesehatan lainnya.

Meski belum mengantongi sertifikat, Athoillah menegaskan bahwa seluruh aktivitas distribusi makanan di SPPG tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko sambil menunggu proses perizinan rampung.

“InsyaAllah aman. Kami selalu mengikuti Standar Oprasional Prosedur dari Badan Gizi Nasional,” terang Athoillah.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan pengurusan izin akan menjadi prioritas dalam waktu dekat, termasuk dengan melakukan koordinasi langsung bersama pemerintah daerah.

“Kami akan mempercepat proses SLHS dan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Malang,” ujar Athoillah.



Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan bahwa pengajuan sertifikat SLHS telah berjalan dan pengawasan terhadap operasional dapur gizi dilakukan secara ketat, melibatkan pihak-pihak terkait seperti Koordinator Wilayah SPPI.

“Saya sudah cek langsung sampel salah satu SPPG, prosesnya sesuai SOP. Tidak perlu cemas. Pengawasan juga melibatkan Koordinator Wilayah SPPI,” ungkap Wahyu.

Pemerintah Kota Malang menargetkan proses penerbitan SLHS bagi seluruh SPPG bisa rampung dalam waktu satu bulan ke depan. Harapannya, seluruh dapur gizi sekolah dapat beroperasi secara penuh dengan jaminan mutu dan standar kesehatan yang optimal.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu dapur penyedia makan bergizi gratis (MBG), pada Senin, 29 September 2025. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq