Ilustrasi. Foto: Dok Medcom.id
Eko Nordiansyah • 21 January 2025 16:44
Jakarta: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Prof Didin S Damanhuri mengatakan pemerintah membutuhkan tidak hanya upaya skala nasional tapi juga mengembangkan sektor perekonomian dari setiap wilayah. Hal ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Kampung Industri yang digagas oleh Asprindo, lanjutnya, merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan perekonomian dari wilayah pedesaan untuk terus bertumbuh ke skala nasional, regional dan internasional. Kampung industri Asprindo saat ini, merupakan sebuah rintisan dalam mendongkrak ekonomi daerah.
"Dan juga sebagai gerakan mula untuk melawan arus industri besar. Dan jika ini menjadi gerakan nasional yang bisa ditopang oleh pemerintah, Kampung Industri ini akan menjadi jalur by pass untuk pergerakan yang lebih masif," kata Prof Didin dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Januari 2025.
Dengan skema produk unggulan local specific dari setiap daerah, nantinya akan naik kelas menjadi produk unggulan provinsi, selanjutnya skala nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan akan masuk skala regional dan internasional, maka diharapkan akan mampu mengimbangi industrialisasi asing.
"Produk asing itu boleh saja, selama memang pemerintah bisa selektif. Dan pada ujungnya, produk lokal akan mampu berkompetisi dan membentuk sinergi perdagangan antara produk lokal dengan asing," ucapnya.
Prof Didin mengemukakan, produk asing itu tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, karena berbasis kebutuhan negara-negara tersebut. Jika produk lokal bisa dipacu untuk naik kelas, maka tak tertutup kemungkinan ini akan menjadi kunci bagi pergerakan ekonomi nasional.
"Ini bisa disebut dengan Nusantaranomics. Saat ini memang sudah ada yang baik tapi belum tersentuh digitalisasi dan teknologi modern. Di sinilah kemampuan untuk mengorkestrasi seluruh sumber daya ini menjadi harmoni ekonomi yang kuat," kata Prof Didin.
Baca juga:
Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8%, Indonesia Harus Perbaiki Tata Kelola |