Jepang dan Tiongkok Panas, Saling Perang Komentar Terkait Taiwan

Beijing: Tiongkok dan Jepang saling tuding tajam terkait Taiwan setelah seorang diplomat Tiongkok mengunggah pernyataan bernada ancaman di dunia maya pada Senin 10 November 2025. Sementara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperingatkan bahwa setiap tindakan militer oleh Beijing dapat memicu hak Jepang untuk membela diri secara kolektif.

Perdana Menteri Takaichi mengatakan pada Jumat bahwa setiap langkah militer Tiongkok terhadap Taiwan, termasuk blokade laut, dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" yang memungkinkan Jepang untuk "menjalankan haknya untuk membela diri secara kolektif."

Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai "provinsi yang memisahkan diri", mengecam pernyataan tersebut sebagai upaya "melanggar hukum dan berbahaya" untuk memisahkan pulau itu dari Tiongkok.

Perselisihan memanas setelah Xue Jian, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, membagikan sebuah unggahan di perusahaan media sosial AS, X, yang mengutip sebuah artikel berita tentang komentar Takaichi dan mengatakan untuk "memenggal leher yang kotor tanpa ragu sedikit pun."

"Apakah Anda siap untuk itu?,” demikian bunyi unggahan tersebut, menurut Kyodo News, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa 11 November 2025.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara mengatakan, Tokyo telah mengajukan protes resmi kepada Beijing pada hari Minggu, menyebut unggahan tersebut "sangat tidak pantas untuk seorang kepala misi diplomatik Tiongkok."

"Maksud pesan tersebut tidak jelas," kata Kihara kepada para wartawan, seraya menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Jepang di Beijing telah meminta penghapusan unggahan tersebut dan beberapa langkah telah diambil pada Minggu malam.

Tiongkok menanggapi dengan protesnya sendiri, menuduh Jepang ikut campur dalam urusan internalnya.

"Pernyataan Takaichi yang salah dan berbahaya mengenai Taiwan sangat mengganggu urusan internal Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, dalam sebuah pengarahan di Beijing.

"Tiongkok sangat mendesak Jepang untuk meninjau kembali tanggung jawab historisnya terkait masalah Taiwan," kata Lin.

"Patuhi prinsip satu Tiongkok dan prinsip-prinsip dalam empat dokumen politik antara kedua negara, hentikan provokasi dan melewati batas, serta hentikan pengiriman sinyal yang salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan,” tegas Lin.

Lin mengatakan, unggahan konsul tersebut merupakan "tanggapan atas pernyataan yang salah dan berbahaya yang berupaya memisahkan Taiwan dari Tiongkok dan mendorong intervensi militer di Selat Taiwan."

Takaichi pada Senin "menyangkal niatnya" untuk mencabut pernyataan sebelumnya, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa ia berbicara "dengan asumsi skenario terburuk."

"Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah konvensional," ujar Takaichi, tetapi menambahkan bahwa ia "tidak akan lagi mengungkapkan pandangannya dengan asumsi situasi tertentu" dan "tidak berencana untuk menjadikan pernyataannya sebagai pandangan kolektif pemerintah."