13 Ribu Lulusan SD di Bandung Barat Tak Tertampung ke SMP Negeri

Bandung: Daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya sekitar 17.000 kursi. Jumlah ini tak sebanding dengan jumlah lulusan SD tahun ini mencapai lebih dari 30.000 siswa.

Sehingga, diperkirakan sisanya sebanyak 13.000 lulusan SD yang tak bisa tertampung di sekolah negeri dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Asep Dendih mengatakan, orang tua tidak perlu khawatir karena seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah.

"Jumlah sekolah sudah cukup. Kami tidak akan mendirikan sekolah baru, karena sekolah swasta juga perlu diberi ruang. Kalau semua negeri, nanti sekolah swasta bisa mati," kata Asep, Minggu, 6 Juli 2025.

Ia menyebutkan, saat ini di Bandung Barat terdapat 187 SMP yang terdiri dari 67 SMP negeri dan 120 SMP berstatus swasta. Dinas Pendidikan memastikan bahwa proses seleksi SPMB tetap berlangsung adil dan transparan melalui sistem daring.
 

Baca: Kuota di 3 SMP Negeri di Kudus Belum Terpenuhi, SPMB Diperpanjang

Pelaksanaan SPMB 2025 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama melalui jalur domisili yang telah berlangsung pada 19–25 Juni dan hasilnya diumumkan pada 27 Juni, dan proses daftar ulang dilakukan pada 1-3 Juli 2025. Sedangkan tahap kedua dimulai pada 1-4 Juli 2025, yang meliputi jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Hasil seleksi tahap dua diumumkan pada 7 Juli, dan peserta yang diterima diimbau mendaftar ulang pada 8-10 Juli 2025.

"Saat ini kebijkakan kita lebih fokus pada renovasi dan peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada," tuturnya.

Asep menjelaskan, tahun ajaran baru akan dimulai pada 14 Juli 2025. Hari pertama masuk sekolah akan digelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yaitu 15-17 Juli 2025. Untuk jalur pendaftaran, calon siswa dapat memilih berdasarkan domisili, prestasi, afirmasi, atau mutasi. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Disdik Bandung Barat.

"Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik, tidak hanya di sekolah negeri, tapi juga mendorong kolaborasi dengan sekolah swasta. Semua anak berhak mendapatkan akses pendidikan," jelasnya.