Ratusan Buruh di Makassar Desak Pemerintah Buat UU Ketenagakerjaan yang Adil

Makassar: Ratusan buruh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. 

Kordinator Lapangan, Muh. Said Basir, mengatakan para buruh meminta kepada pemerintah segera membuat Undang-undang ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan bagi semuanya. 

"Segera Buat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Said di Kota Makassar, Kamis, 1 Mei 2025.
 

Baca: May Day, Presiden Prabowo Berikan Hadiah untuk Buruh

Selain itu mereka juga meminta agar ada aturan terkait perlindungan tenaga kerja atau buruh. Karena selama ini PHK terhadap buruh banyak terjadi secara sepihak oleh para perusahaan. 

"Wujudkan perlindungan kerja, tolak PHK massal dan wujudkan kepastian kerja, tolak sistem kerja kontrak/outsourcing," jelasnya.

Kemudian ratusan buruh itu juga mendesak agar mewujudkan upah nasional tanpa membeda-bedakan wilayah/daerah, mereka menolak politik upah murah.

"Wujudkan kebebasan berserikat, tolak dan hentikan union busting/pemberangusan serikat," tegasnya. 

Di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini ada dua kelompok buruh yang melakukan unjuk rasa mereka masing-masing dari FSPBI dan KSPSI. Mereka menutup satu jalur jalan di Urip Sumoharjo.

Aksi unjuk rasa itu dikawal oleh pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian telah menyiapkan ribuan personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.