Kamboja Evakuasi Warga dari Perbatasan Sengketa, Kuil Buddha Jadi Tempat Bernaung

Phnom Penh: Kamboja pada Kamis 13 November mengevakuasi ratusan orang dari sebuah desa di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Thailand. Langkah ini dilakukan sehari setelah salah satu penduduknya dilaporkan tewas ketika baku tembak antara kedua negara terjadi di sana.

Penembakan Rabu terjadi dua hari setelah seorang tentara Thailand kehilangan kakinya akibat ranjau darat saat berpatroli di area lain di perbatasan. Thailand menyalahkan Kamboja atas ledakan tersebut dan mengumumkan penangguhan pemenuhan ketentuan gencatan senjata yang sebagian ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump.

Perselisihan teritorial mengenai letak perbatasan antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut menyebabkan konflik bersenjata selama lima hari pada akhir Juli yang menewaskan puluhan tentara dan warga sipil.

Namun, ketegangan tetap tinggi. Banyak ketentuan dari perjanjian gencatan senjata yang lebih rinci yang ditandatangani bulan lalu belum dilaksanakan. Seorang pria Kamboja yang diidentifikasi sebagai Dy Nai dilaporkan tewas dalam penembakan pada hari Rabu, sementara tiga orang lainnya terluka.

Sekitar 250 keluarga dari desa Prey Chan di provinsi barat laut Kamboja, Banteay Meanchey, tempat penembakan terjadi, dievakuasi ke sebuah kuil Buddha sekitar 30 km dari perbatasan, kata Ly Sovannarith, wakil gubernur provinsi tersebut.

Desa yang sama merupakan lokasi konfrontasi yang keras namun tidak mematikan pada bulan September antara personel keamanan Thailand dan penduduk desa Kamboja.

Kementerian Pertahanan Kamboja pada hari Kamis memimpin anggota tim yang ditugaskan untuk memantau gencatan senjata di perbatasan. Tim pengamat tersebut termasuk pejabat dari ASEAN.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada hari Rabu menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut untuk memberikan keadilan kepada mereka yang terdampak penembakan.

Gencatan senjata tampaknya mulai runtuh setelah ledakan ranjau darat awal pekan ini.

Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau baru yang melanggar gencatan senjata, yang dibantah Kamboja. Thailand mengatakan akan menunda implementasi perjanjian tersebut tanpa batas waktu.

Pemerintah juga menuntut Kamboja untuk meminta maaf, melakukan penyelidikan menyeluruh, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

Hun Manet mengatakan penembakan itu terjadi setelah pasukan Thailand terlibat dalam "berbagai aksi provokatif selama berhari-hari dengan tujuan memicu konfrontasi". Ia menambahkan bahwa Kamboja akan tetap menghormati ketentuan gencatan senjata.

Tentara Thailand menuduh bahwa tentara Kamboja menembak ke sebuah distrik di provinsi Sa Kaeo, Thailand timur, dan bahwa pihak Thailand "melepaskan tembakan peringatan sebagai balasan".

"Tuduhan Kamboja bahwa Thailand memulai tembakan, memprovokasi konflik, dan melanggar gencatan senjata sepenuhnya salah. Penembakan Kamboja dari wilayah sipil sebagai perlindungan merupakan penggunaan perisai manusia, melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menunjukkan pengabaian total terhadap nyawa warga sipil Kamboja," kata juru bicara militer, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, dalam sebuah pernyataan pada Rabu 12 November 2025, yang dikutip dari Channel News Asia, Jumat 14 November 2025.

Thailand dan Kamboja memiliki sejarah permusuhan yang berawal berabad-abad ketika mereka masih merupakan kekaisaran yang bertikai. Klaim teritorial mereka yang saling bertentangan sebagian besar bermula dari peta tahun 1907 yang dibuat ketika Kamboja berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis, yang menurut Thailand tidak akurat.

Mahkamah Internasional pada tahun 1962 memberikan kedaulatan kepada Kamboja atas wilayah yang mencakup kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun, yang masih menimbulkan rasa sakit hati di hati banyak warga Thailand.

Perjanjian gencatan senjata Oktober tidak menguraikan jalan untuk menyelesaikan akar permasalahan sengketa tersebut.