Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti. Istimewa
Batam: Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam memastikan mutu dan keamanan pangan pada pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Tata Kelola Program MBG yang digelar di Hotel Ibis Batam, Senin, 20 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh para yayasan dan mitra pelaksana MBG di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Tujuannya adalah menyamakan persepsi dalam pengelolaan program sekaligus memperkuat pemahaman mengenai standar keamanan pangan di dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
“Seluruh yayasan dan mitra harus memahami dengan jelas standar dan tujuan Program Makan Bergizi Gratis. Kualitas makanan adalah prioritas,” ujar Enny.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG harus dijalankan secara menyeluruh mulai dari tahap penerimaan bahan pangan, penyimpanan (dry storage dan cold storage), proses pengolahan, pengiriman ke sekolah, hingga pencucian peralatan.
“Kami menekankan pentingnya mengantisipasi titik-titik kritis dalam setiap tahapan. Dengan pengawasan ketat, risiko di lapangan dapat ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 133 SPPG telah bermitra dengan BGN. Di Provinsi Kepri, ditargetkan pembangunan 255 SPPG yang diharapkan seluruhnya dapat beroperasi maksimal pada November mendatang.
BGN juga mendorong agar seluruh dapur pelaksana MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal. Lembaga ini akan memfasilitasi proses tersebut, termasuk menyediakan alat rapid test kit untuk mendeteksi cemaran pestisida dan formalin pada bahan pangan.
Selain itu, Enny mengingatkan pentingnya seleksi ketat terhadap pemasok bahan pangan.
“Kasus keracunan pangan sering kali berawal dari pemilihan pemasok yang tidak memenuhi standar. Karena itu, kami harapkan tim SPPG bersama yayasan pelaksana dapat memilih pemasok yang memiliki izin resmi dan rekam jejak yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN bersama Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksana MBG di daerah. Evaluasi tersebut juga akan menentukan keberlanjutan kerja sama bagi dapur yang tidak memenuhi standar.
“Jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai, maka dapur pelaksana bisa ditutup,” tegas Enny
Menurut Enny, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan program MBG.
“Presiden menekankan bahwa tahun ini seluruh penerima manfaat harus benar-benar terlayani. Beliau sangat konsisten terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” kata Enny.
Ia berharap seluruh mitra dan pelaksana di Kepri dapat menjalankan program sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan seluruh anak-anak penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik, mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kecukupan gizi masyarakat,” ujar Enny.
Kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama dua hari, menghadirkan yayasan, mitra, kepala SPPG, Asisten Kesehatan (AK), dan Asisten Gizi (AG). Melalui kegiatan ini, BGN berharap seluruh pihak dapat memahami secara utuh kebijakan, tata kelola, serta standar pelaksanaan program MBG agar implementasinya di lapangan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Streaming