Gedung Negara Grahadi Surabaya ludes dibakar massa aksi demonstrasi. (Metrotvnews.com/Amal)
Surabaya: Kondisi Jawa Timur pascakerusuhan akhir Agustus lalu kini mulai pulih. Penjagaan ketat aparat TNI-Polri yang diberlakukan sejak pecahnya aksi demonstrasi resmi dicabut pada 9 September 2025. Meski begitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tetap menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
"Alhamdulillah Jatim saat ini aman dan kondusif. Tapi kewaspadaan jangan kendor. Media sosial harus terus dipantau agar tidak ada provokasi atau hoaks yang memicu keresahan masyarakat," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Eddy Supriyanto, Kamis, 11 September 2025.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Eddy menyebut generasi muda, khususnya Gen Z, sangat rentan terpapar informasi yang tidak utuh dari media sosial.
"Anak-anak Gen Z ini hampir semuanya menggunakan gadget. Informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, hingga narasi provokatif bisa cepat tersebar. Maka dinas pendidikan, guru, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi harus ikut membimbing mereka agar mampu memilah informasi dengan benar," jelas Eddy.
Pemprov Jatim kini menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga akademisi untuk menjaga soliditas sosial. Eddy juga mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
“Pejabat politik maupun pejabat negara harus bijak berbicara. Jangan sampai ucapan mereka memperkeruh keadaan. Kita ini negara besar, yang paling utama adalah menjaga persatuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Eddy.
Menanggapi wacana pembentukan Pam Swakarsa, Eddy menyebut pembahasan masih berada di level pusat. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan gesekan baru di lapangan.
“Masih belum dibahas detail. Ada sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Yang jelas, polisi, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat harus berjalan bersama. Jangan sampai ada pihak yang diadu domba,” ucap Eddy.
Eddy juga memastikan bahwa berbagai tuntutan masyarakat yang disuarakan dalam aksi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Semua sudah dihitung sesuai aturan perundang-undangan, demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik,” ujar Eddy.
Streaming