Candra Yuri Nuralam • 25 May 2023 22:29
Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah provinsi (pemprov) mengajak masyarakat dalam penyusunan rencana kerja. Tujuannya agar aspirasi terserap dengan baik.
"Partisipasi masyarakat memiliki posisi penting dalam pembangunan berkelanjutan, untuk itu dokumen RKP (rencana kerja pemerintah) harus diwarnai dengan aspirasi masyarakat," kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Mei 2023.
Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang memaksimalkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja. Koordinasi yang baik juga diyakini bisa meningkatkan indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) dalam penyusunan rencana kerja.
Yusharto mengatakan saat ini pihaknya masih memaksimalkan penggunaan penilaian IPKD sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Dia berharap penyempurnaan bisa rampung tahun ini.
"Kami berharap dari diskusi ini akan segera dituangkan dalam surat edaran kita tentang pengukuran IPKD di tahun 2023 yang sudah mengakomodir beberapa saran krusial untuk diterapkan," ucap Yusharto.
Penyempurnaan IPKD juga penting untuk membantu kinerja pemerintah daerah. Perbedaan dokumen dan penganggaran juga bisa antarwilayah juga bisa diminimalisir dengan konsep itu.
"Jadi dia tidak menunjukkan variabel karena derajat dokumen diperbandingkan itu masih sangat umum sehingga semuanya sama," tutur Yusharto.
Streaming