Menlu AS Sebut Tidak Ada Rencana Aksi Militer Lanjutan di Venezuela

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio mengatakan pada Rabu, 28 Januari, bahwa pemerintahannya tidak merencanakan aksi militer tambahan di Venezuela. Hal ini disampaikan Rubio dalam dengar pendapat di Senat AS, yang merupakan penampilan publik pertamanya sejak penangkapan Presiden Nicolas Maduro awal bulan ini.

Rubio menegaskan bahwa Washington saat ini berfokus pada hubungan diplomatik dengan pemerintahan transisi di bawah Pelaksana Tugas Presiden Delcy Rodriguez. Menurutnya, komunikasi dengan para pemimpin baru Venezuela berlangsung sangat produktif sehingga kebutuhan akan intervensi kekuatan fisik untuk sementara dikesampingkan.

Rubio mengungkapkan bahwa AS sedang bersiap untuk membuka kembali kantor kedutaan di Caracas yang telah ditutup sejak 2019. Ia mengeklaim bahwa penangkapan Maduro telah membuka jalan bagi AS untuk memutus pengaruh negara-negara pesaing seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran di Venezuela.

"Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, kami melakukan pembicaraan serius mengenai penghapusan kehadiran Iran, pengaruh Tiongkok, dan kehadiran Rusia. Banyak elemen di Venezuela yang menyambut kembalinya hubungan dengan Amerika Serikat di berbagai bidang," ujar Rubio di hadapan komite senat, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis, 29 Januari 2026.

Meskipun menyatakan tidak akan ada aksi militer lanjutan, Rubio menegaskan bahwa AS tetap akan mengontrol industri dan pendapatan minyak Venezuela untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Uang dari hasil penjualan minyak tersebut saat ini disimpan di rekening lepas pantai di Timur Tengah untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai tujuan transisi yang ditetapkan Washington.

Pemerintah AS menargetkan transisi ini akan berujung pada stabilitas ekonomi dan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas. Namun, rencana ini mendapat kritik tajam dari sejumlah senator. Senator Demokrat, Chris Murphy, menilai langkah AS yang mengambil alih minyak Venezuela secara paksa sebagai tindakan tanpa predikat yang berisiko mengalami kegagalan besar.

Di dalam negeri, kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump terkait Venezuela memicu perdebatan sengit mengenai otoritas perang antara presiden dan kongres. Beberapa anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran bahwa AS bisa terseret ke dalam keterlibatan luar negeri jangka panjang yang tidak berdasar hukum.

Dua pekan lalu, upaya Senat untuk membatasi wewenang militer Trump di Venezuela hanya gagal melalui pemungutan suara tipis. Situasi ini mencerminkan adanya perpecahan di Kongres terkait legalitas serangan dan penghentian program bantuan asing yang dilakukan oleh pemerintahan Trump tanpa konsultasi mendalam dengan badan legislatif.

(Kelvin Yurcel)