Kamboja Desak PBB Kirim Misi Pencari Fakta di Tengah Konflik dengan Thailand

Phnom Penh: Kamboja meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengerahkan misi pencari fakta independen untuk memverifikasi kondisi di lapangan di tengah konflik yang kembali memanas dengan Thailand. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Kamboja pada Kamis, 11 Desember 2025.

Dalam surat itu, Sekjen Antonio Guterres diminta untuk “secara tegas mengecam agresi bersenjata Thailand yang tidak diprovokasi” terhadap Kamboja serta menuntut “penghentian segera semua serangan oleh Thailand.”

Phnom Penh juga menyerukan agar PBB mendesak militer Thailand “menghentikan agresi bersenjata yang ilegal terhadap Kamboja, menghentikan upaya untuk menginvasi atau melanggar kedaulatan dan wilayah Kamboja melalui peta sepihak, serta sepenuhnya menghormati batas-batas yang diakui secara internasional dan instrumen hukum yang mengikat,” termasuk menghentikan “seluruh pelanggaran hukum humaniter internasional.”

“Kamboja tetap berkomitmen pada dialog damai, diplomasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional untuk melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Gencatan Senjata dan Kesepakatan Damai Kuala Lumpur,” ujar Duta Besar Kamboja untuk PBB Keo Chhea seperti dikutip Anadolu, Jumat, 12 Desember 2025.

Surat itu dikirim saat bentrokan perbatasan memasuki hari keempat, dengan sedikitnya 22 orang tewas terdiri dari sembilan tentara Thailand, tiga warga sipil, serta sembilan warga sipil dan satu tentara Kamboja—berdasarkan laporan The Nation dan Khmer Times.

Sekitar 120 tentara Thailand dilaporkan terluka, sementara di sisi Kamboja sekitar 60 warga sipil mengalami luka-luka. Konflik tersebut juga menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi.

Pada Selasa, Perwakilan Tetap Thailand untuk PBB, Cherdchai Chaivaivid, mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan, menuding Kamboja melakukan “serangan militer berat dan tidak diprovokasi” terhadap wilayah Thailand. Surat itu menolak klaim bahwa Thailand memulai pertempuran dan menyebutnya sebagai “narasi palsu yang disebarkan secara sengaja.”

“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk meminta Kamboja menghentikan seluruh tindakan permusuhan dan provokasi yang merugikan rakyat Thailand, mengganggu stabilitas perbatasan, dan berulang kali melanggar kedaulatan serta integritas wilayah Thailand,” tulis pernyataan tersebut.

Kamboja pada Rabu menarik seluruh delegasinya dari SEA Games ke-33 di Thailand karena alasan keamanan, dan pihak berwenang kini “mengumpulkan bukti” untuk kemungkinan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag sebagai respons atas “agresi bersenjata Thailand terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja.”

Kedua negara saling menuduh sebagai pihak yang memulai bentrokan, yang menurut mereka melanggar kesepakatan damai yang ditandatangani Oktober lalu di Kuala Lumpur di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Kamboja dan Thailand telah lama berselisih mengenai wilayah perbatasan, konflik yang kerap berujung bentrokan bersenjata. Pada Juli lalu, sedikitnya 48 orang tewas akibat pertempuran serupa, dan sekitar 18 tentara Kamboja masih ditahan di Thailand terkait insiden sepanjang lima bulan terakhir.

Sejak Juli, perbatasan darat kedua negara ditutup, membatasi mobilitas warga serta aktivitas perdagangan lintas batas.