Ketimpangan Gender Masih Terjadi, Ini 13 Provinsi dengan IPG Terendah

Ilustrasi Pexels

Ketimpangan Gender Masih Terjadi, Ini 13 Provinsi dengan IPG Terendah

Muhamad Marup • 21 April 2026 08:59

Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkapkan, sebanyak 13 provinsi berada pada kategori Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian bersama.

Ke-13 provinsi tersebut indeksnya belum mencapai 90 persen. Berikut ini rinciannya:

  1. Kalimantan Selatan 89.94
  2. Kalimantan Tengah 89.62
  3. Jambi 89.5
  4. Riau 89.32
  5. Kalimantan Utara 88.77
  6. Gorontalo 88.64
  7. Kalimantan Barat 88.2
  8. Kalimantan Timur 87.45
  9. Papua Pegunungan Barat 87.25
  10. Papua Barat Data 84.27
  11. Papua Selatan 83.76
  12. Papua Barat 82.26
  13. Papua Tengah 81.41
"Berbagai indikator lain menunjukkan bahwa ruang pemberdayaan perempuan perlu terus diperluas. Apabila dilihat dari sebaran wilayah, terdapat kesenjangan antar provinsi," terang Arifatul.

Baca Juga :

Pembangunan Kesetaraan Gender Lambat, Kartini Jadi Momentum Perbaikan

Data ketimpangan gender dan masalahnya

Capaian dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai dua indikator keberhasilan pengarusutamaan gender di Indonesia mengonfirmasi hal ini.

Berdasarkan data BPS pada angka IPG pada tahun 2024 tercatat sebesar 91,85. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 berada pada angka 0,421. 

"Meski menunjukan tren yang meningkat setiap tahun, persentase peningkatannya berjalan lambat dalam satu dekade terakhir," kata Arifatul

Menteri PPPA menambahkan, prempuan Indonesia masih mempunyai persoalan dan tantangan dalam akses terhadap ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Berikut ini rinciannya:
  • Perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang mencapai 24,8 persen, serta proporsi perempuan yang melahirkan pertama kali di usia kurang dari 20 tahun yang masih terjadi.
  • Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 56,42 persen, dibandingkan laki-laki sebesar 84,66 persen.
  • Di bidang politik, keterwakilan perempuan di parlemen berada pada kisaran 15% pada DPRD tingkat Kabupaten Kota/kabupaten, 15% pada DPRD Provinsi dan 22% pada posisi legislator di DPR RI.

Momentum Hari Kartini

Menteri PPPA mengingatkan, peringatan Hari Kartini harus kita maknai sebagai panggilan bersama untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan benar-benar menghadirkan keadilan. Ajang peringatan hari Kartini seyogyanya menjadi momentum refleksi bagi kita untuk melihat sejauh mana efektivitas kita dalam memberikan ruang kesetaraan bagi perempuan, baik dalam rumah tangga maupun di ranah publik.

"Semangat Raden Ajeng Kartini hari ini tidak hanya tentang membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki pilihan, memiliki suara, dan memiliki kendali atas hidupnya," ucapnya.

Ilustrasi Pexels

Ia mengajak kita semua untuk terus memperkuat langkah bersama dalam:
  1. memastikan setiap perempuan memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan responsif gender,
  2. menjamin setiap anak perempuan dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan tanpa hambatan, serta
  3. membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor.
"Langkah-langkah ini memiliki dampak yang sangat mendasar dalam membentuk masa depan bangsa. Karena ketika perempuan berdaya, maka keluarga menjadi kuat, masyarakat menjadi tangguh, dan bangsa menjadi lebih adil," pesan Arifatul.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Muhamad Marup)
perempuan
kesetaraan gender
pemberdayaan perempuan