BPBD Banten Kaji Status Siaga Bencana Kemarau Panjang

Serang: Pemerintah Provinsi Banten tengah mengkaji peningkatan status siaga bencana sebagai respons terhadap musim kemarau berkepanjangan yang memicu kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah. Peningkatan status ini dinilai penting untuk memberikan payung hukum dalam penanganan darurat, terutama terkait pemanfaatan dana tak terduga dari APBD.

"Ini kami harus rapat untuk penentuan status peningkatan di Banten sebagai siaga bencana. Karena ada hal lain mungkin kita tunda minggu depan untuk kepastiannya. Kalau status itu untuk legalitas saja, ketika kita nanti ingin memanfaatkan kaitannya dengan pendanaan di APBD, kita harus punya status siaga. Dana tak terduga itu, harus kita menentukan status level dulu," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Lutfi Mujahidin, Rabu, 29 Juli 2026.

Lutfi mengungkapkan Banten diprediksi menghadapi musim kemarau terpanjang dalam beberapa tahun terakhir akibat fenomena El Nino. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Untuk menghadapi kondisi ini, BPBD Banten menyiapkan dua strategi penanganan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

"Sebagai upaya penanganan jangka pendek, saya menginstruksikan BPBD yang berada di seluruh kabupaten/kota di Banten untuk membantu distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan," kata Lutfi.
 

Sebagai solusi jangka panjang, pihaknya berencana membangun sumur bor di sejumlah wilayah terdampak dengan kedalaman sekitar 100 meter. Sumur tersebut akan ditempatkan di fasilitas umum seperti musala, bukan di lahan milik pribadi.

"Sumur yang akan disiapkan itu dirancang dengan kedalaman sekitar 100 meter dan akan dibuatkan di sejumlah area fasilitas umum. Sumur-sumur itu akan dibangun di beberapa titik, tentunya titiknya itu bukan di aset pribadi, tapi seperti di musala," jelas Lutfi.

Di sisi lain, musim kemarau yang berkepanjangan juga berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Tangerang. Para petani di wilayah selatan kabupaten tersebut terpaksa memanen padi lebih awal demi menekan kerugian akibat kekeringan.

Kabid Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Sahri, mengatakan bahwa lahan pertanian di kawasan tersebut merupakan sawah tadah hujan yang tidak memiliki saluran irigasi.

"Mereka itu di daerah Selatan sudah mempercepat tanam, jadi tidak ada lagi gagal panen," ujar Sahri.


Ilustrasi Medcom.id

Namun, Sahri belum dapat memastikan luas lahan pertanian yang terdampak kemarau panjang maupun lokasi spesifiknya. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman gagal panen tidak hanya berasal dari kekeringan, tetapi juga dari serangan hama dan penyakit tanaman.

"Sampai saat ini belum ada laporan terkait luas lahan yang mengalami gagal panen akibat kekeringan. Ancaman kegagalan panen tidak hanya dari kemarau, tetapi bisa juga dari hama dan penyakit," kata Sahri.

Sahri menjelaskan, Dinas Pertanian telah melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain memetakan wilayah rawan kekeringan, memanfaatkan data BMKG untuk menentukan jadwal tanam, melakukan sosialisasi kepada petani, menyiagakan brigade alsintan (pompa air), membersihkan saluran irigasi, serta menyiapkan bantuan benih apabila terjadi gagal panen (puso).

"Kami telah memetakan wilayah rawan kekeringan, memanfaatkan data BMKG untuk jadwal tanam, melakukan sosialisasi, menyiagakan brigade alsintan (pompa air), membersihkan saluran irigasi, serta menyiapkan bantuan benih jika terjadi gagal panen (puso)," jelas Sahri.

Sahri menambahkan, pihaknya juga telah memetakan sumber air potensial, seperti bekas galian pasir di wilayah Selatan, dan menyediakan pompa air untuk membantu irigasi lahan pertanian di sekitar sumber air tersebut.