Operasi Darat Jadi Ujung Tombak Penanganan Karhutla 6 Provinsi di Kalimantan dan Sumatra

Jakarta: Pemerintah memprioritaskan enam provinsi di wilayah Kalimantan dan Sumatra sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keenam provinsi itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi.

Penetapan enam provinsi itu didasarkan pada tingginya risiko karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026.

“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 dikutip pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Pantauan hotspot dan transboundary haze pada 1-20 Agustus 2026, memperlihatkan peralihan musim menyebabkan angin dominan berembus dari tenggara ke barat, sehingga dapat mendorong penyebaran karhutla.

“Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia-Malaysia,” tulis BNPB.

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dok. BNPB

Operasi Darat

Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino ajan terjadi hingga awal 2027. Hal ini mengakibatkan cuaca di Indonesia akan lebih kering dengan durasi waktu lebih lama.

BNPB menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum bisa dilakukan hingga akhir Agustus 2026 karena pertumbuhan awan hujan sangat minim. Sehingga, operasi penanganan karhutla hanya mengandalkan operasi satgas darat dan udara.

Pemerintah menetapkan operasi satgas darat adalah ujung tombak untuk menekan jumlah lahan yang terbakar. Untuk itu, forkopimda daerah diminta meningkatkan kekuatan logistik peralatan maupun sumber daya personel.

Satgas udara sifatnya mendukung satgas darat. Sudah tergelar 38 armada untuk mendukung operasi satgas udara yang terdiri atas 13 helikopter/pesawat patroli dan 25 water bombing. 

Beberapa unit dapat digunakan secara hybrid untuk patroli dan OMC, maupun patroli dan water bombing menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan metode membakar.