Menteri PKP: 62.591 Rumah Subsidi Jabar Putarkan Ekonomi hingga Rp8 T

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan realisasi 62.591 rumah subsidi di Jawa Barat pada 2025 menjadi penggerak ekonomi. Perputaran uangnya mencapai Rp8 triliun.

“Realisasi 2025 di Jawa Barat 62.591 unit, terbesar se-Indonesia, dengan uang berputar sekitar Rp8 triliun,” kata Maruarar saat berkunjung ke Bandung, dilansir dari Antara, Senin, 14 April 2026.

Dia menyebut terdapat lima tenaga kerja langsung yang terlibat di setiap rumah subsidi. Totalnya mencapai sekitar 300 ribu pekerja di Jawa Barat dalam satu tahun.

“Satu rumah ada lima yang bekerja, berarti 5 kali 60 ribu sekitar 300 ribu tukang bekerja di Jawa Barat,” ujar dia.

Maruarar menambahkan sektor perumahan juga menggerakkan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari warung kecil, sopir truk, toko material bangunan, hingga industri bahan bangunan yang mencakup sedikitnya 180 jenis material.

Dia juga menyoroti penguatan akses pembiayaan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Bandung yang menjadi solusi konkret untuk memperbaiki kualitas hunian sekaligus menekan praktik rentenir. Dia menyampaikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut, memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merenovasi rumah.

Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga ringan sebesar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.

Menurut dia, skema tersebut menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau dibandingkan praktik pinjaman rentenir yang masih marak di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bandung.

“Kalau bunga rentenir bisa 20 persen per bulan, berarti hampir 200 persen setahun. KUR ini hanya 0,5 persen per bulan. Berikan kemudahan ini supaya rakyat tidak lagi terjerat rentenir,” ujar dia.

Ilustrasi. Freepik

Pemerintah juga menghapus persyaratan SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta guna mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat. Maruarar menilai potensi pemanfaatan KUR perumahan di Kabupaten Bandung sangat besar, mengingat jumlah penduduk, pelaku usaha, serta kebutuhan hunian yang tinggi.

Dia mendorong pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengoptimalkan program tersebut.

“Jangan kalah dari daerah lain. Program ini harus cepat dirasakan masyarakat,” kata dia.

Pemerintah berharap program KUR perumahan tidak hanya memperbaiki kualitas rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dari program bedah rumah serta mendukung penurunan angka kemiskinan di daerah.