Menteri HAM bakal Terlibat Urusan Sangketa Tanah

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, bakal terlibat dalam sangekta lahan tanah. Khususnya, jika sengketa tersebut terkait dengan aspek HAM. 

"Kalau ada regulasi yang tidak berspektif HAM, kita ikut memberi masukan. Tapi kalau sengketa yang urusan yudikatif, sudah pasti tidak mungkin karena kami, negara kita negara hukum ya, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif," jelas Pigai di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025.

Hal ini dikatakannya usai pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Nusron Wahid. Pigai mengatakan urusan HAM bakal dikonversi dalam sengketa tanah.

Namun, Pigai menegaskan tak ikut campur, jika sengketa yang urusan yudikatif. Pigai mengatakan hal tersebut tentinya sudah berada di luar ranahnya.
 

Baca: Menteri ATR/BPN Bertemu Menteri HAM Bahas Administrasi hingga Sengketa

"Karenaegara kita negara hukum ya, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau yang sudah masuk di proses peradilan, kementerian HAM akan sulit untuk masuk," tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Nusron Wahid mengatakan pertemuannya dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai adalah penataan administrasi pertanahan. Nusron juga mengatakan, pertemuan nya tadi juga membahas hal terkait penyelesaian konflik dan sengketa tanah.

Menurutnya, setiap penyelesaiannya harus mengedepankan dimensi hak asasi manusia. Menteri ATR/BPN nantinya akan mengembangkan hal tersebut dalam bentuk desk to desk, terutama dalam mengawal, pendaftaran tanah hak komunal.