DPR Dukung Kemenperin Soal Hasil Konkret Negosiasi dengan Apple

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti hasil negosiasi dua jam antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Apple terkait kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta rencana investasi Apple di Indonesia pada, Selasa, 7 Januari kemarin. Menurutnya, dukungan publik yang kuat kepada Kemenperin menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memiliki posisi daya tawar yang tinggi dalam negosiasi ini.

“Negosiasi ini adalah kesempatan emas untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran Apple. Kesepakatan yang dicapai harus konkret, terukur, dan memiliki jaminan pelaksanaan yang jelas. Tidak boleh hanya menjadi janji di atas kertas tanpa realisasi,” ujar Erna Sari Dewi di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2024.

Komisi VII DPR menilai pentingnya memastikan bahwa hasil dari negosiasi ini memberikan dampak positif bagi penguatan industri dalam negeri, khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Apple diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata melalui transfer teknologi, pembukaan peluang bagi UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
 

Baca: 7 Januari, Pemerintah Bakal Bertemu Apple Bahas Finalisasi Rencana Investasi

“Kemenperin harus tegas dalam menuntut komitmen yang jelas dari Apple. Kita butuh hasil yang konkret seperti pembangunan fasilitas produksi, keterlibatan langsung UMKM dalam rantai pasok, dan transfer teknologi yang signifikan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar konsumsi tanpa manfaat jangka panjang bagi ekonominya,” tambahnya.

Erna juga menegaskan kesepakatan yang dibuat harus diawasi dengan ketat, dan pemerintah perlu meminta jaminan bahwa tawaran dari Apple benar-benar akan dilaksanakan. Langkah ini penting untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional dan mendorong daya saing industri lokal.

Komisi VII DPR RI akan terus mengawal perkembangan negosiasi ini dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. “Dukungan publik kepada Kemenperin adalah modal besar untuk mendorong hasil negosiasi yang menguntungkan bagi bangsa. Kita harus gunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Erna Sari Dewi.