Sambut HUT ke-80 RI, Pemprov Jatim Hapus Denda Pajak Kendaraan untuk Ojol dan UMKM

Surabaya: Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini tak sekadar diskon tahunan, juga untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan pengemudi ojek online.

“Tahun ini adalah tahun keenam pemutihan pajak kita lakukan. Harapannya, bisa benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang sedang kesulitan secara ekonomi. Ini juga sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa,” kata Kepala Bapenda Jatim, Bobby Soemiarsono di Surabaya, Senin, 14 Juli 2025.

Ada dua Keputusan Gubernur Jatim yang telah diteken. Pertama, Kepgub No. 100.3.3.1/435/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah, dan kedua, Kepgub No. 100.3.3.1/400/013/2025 mengenai Keringanan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB. Pemutihan ini berlangsung mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025, sementara keringanan tarif berlaku lebih panjang, 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

Kata Bobby, program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama wajib pajak kategori tidak mampu yang terdaftar dalam P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), serta pengemudi ojek online, dan pelaku usaha roda dua dan roda tiga.
 

Baca: Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng Berakhir, Sumbang PAD Rp300 Miliar

“Ini bukan hanya bebas denda keterlambatan, tapi juga penghapusan tunggakan pokok bagi kendaraan roda dua milik masyarakat miskin maupun pengemudi ojek online. Ada juga penghapusan PKB progresif,” katanya.

Dari data yang diproyeksikan Pemprov, sebanyak 152.523 objek kendaraan roda dua P3KE, serta 16.334 objek ojek online akan menerima manfaat langsung. Potensi nilai pembebasan dan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari langkah ini mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk kemudahan masyarakat, Pemprov Jatim menyediakan berbagai saluran pembayaran. Selain kantor Samsat, warga bisa membayar melalui gerai retail, platform digital, dan layanan Samsat keliling.

“Silakan manfaatkan platform yang tersedia. Kami ingin membantu masyarakat semaksimal mungkin, baik dari sisi keringanan pajak maupun kemudahan teknisnya,” pungkasnya.