Pemerintah Bidik 73% Investasi Pembangkit Listrik di RUPTL 2025-2034 dari Swasta

Jakarta: Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034 membuka peluang investasi besar di sektor ketenagalistrikan dengan nilai total mencapai Rp2.967,4 triliun.

Adapun dari jumlah tersebut, investasi untuk pembangkit listrik sebesar Rp2.133,7 triliun, dengan sekitar 73 persen dialokasikan untuk partisipasi pihak swasta atau independent power producer (IPP).

Peluang investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) menjadi pendorong utama transformasi energi nasional. Dari total investasi pembangkit, sebesar Rp1.566,1 triliun akan melibatkan IPP, dengan Rp1.341,8 triliun diarahkan untuk proyek-proyek EBT. Sedangkan PLN akan mengelola investasi pembangkit listrik senilai Rp567,6 triliun, termasuk Rp340,6 triliun untuk EBT.

"Semua domain investasi tetap berada di tangan PLN. Nah, peluang investasi ini paten punya,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Selasa, 27 Mei 2025.

Dalam rincian peluang investasi kelistrikan yang dibutuhkan hingga 2034 yang sebesar Rp2.967,4 triliun terdiri dari investasi pembangkit sebesar Rp2.133,7 triliun, penyaluran transmisi sebesar Rp565,3 triliun dan investasi lainnya sebesar Rp268,4 triliun

Kementerian ESDM telah menandatangani kesepakatan RUPTL bersama PLN terkait rencana ini. Pemerintah, lanjut Bahlil, tidak boleh bersikap arogan terhadap PLN, begitu pula PLN tidak boleh melakukan langkah-langkah tambahan di luar kesepakatan yang sudah dibuat. Jika terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum siap melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait.

"Harus ada keadilan. Tidak boleh ada gerakan tambahan. Baik pemerintah maupun PLN harus tertib menjalankan kesepakatan," tegas dia.
 

Baca juga:  Siapa yang Diberi Diskon Tarif Listrik 50 Persen Mulai 5 Juni? Ini Syarat dan Ketentuannya

(Ilustrasi pembangkit listrik. Foto: Dok MI)

Target penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76 persen kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage.

Pada lima tahun pertama, akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi.

Memasuki lima tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi sebesar 37,7 GW atau 90 persen dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batubara dan gas.

Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan implementasi dari rencana penyediaan usaha tenaga listrik ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, salah satunya dengan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Peluang ini tersebar di berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk sektor manufaktur pendukung.