Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Branda Antara
Achmad Zulfikar Fazli • 30 October 2025 18:21
Jakarta: Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin mendukung rencana pemerintah membentuk lembaga yang akan mengelola dana umat secara terpusat. Dia menilai pembentukan lembaga tersebut dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
“Saya kira itu sesuatu gagasan luar biasa dan akan disambut oleh umat Islam dengan penuh dukungan yang baik,” ujar Ma'ruf saat menghadiri diskusi yang diinisiasi Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 30 Oktober 2025.
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan niatnya untuk membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Menurut dia, gedung khusus tersebut akan menjadi pusat berbagai aktivitas lembaga keagamaan dan ekonomi syariah.
“Jadi Bapak Presiden sendiri yang bilang ini akan, kalau nggak salah di (Jalan) Thamrin sini. Bekasnya kementerian, bekasnya perusahaan besar Inggris, ya itu oleh Bapak Presiden akan dibuat,” ujar Ma'ruf.
Dia menilai gagasan tersebut langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi dan kelembagaan umat Islam di Indonesia. Nantinya, lembaga pengelola dana umat seperti Baznas, LAZ, BPKH, Badan Wakaf Indonesia, hingga MUI akan berkumpul bersama.
Menurut dia, keberadaan lembaga dan gedung terpadu tersebut dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi keagamaan sekaligus memperkuat pengelolaan dana umat secara profesional dan transparan.
%20Ma'ruf%20Amin_%20Dok_%20Istimewa.jpeg)
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang ikut peduli terhadap wakaf. Dia menyatakan bersedia dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Forjukafi.
"Selama ini wartawan kan mengurusi berita saja. Ini juga mengurusi wakaf," kata Ma'ruf.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin berharap LPDU segera dibangun. Lembaga ini merupakan harapan Presiden Prabowo Subianto yang ingin dana umat dikelola secara transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Nanti di situ berkantor misalnya BWI, Baznas, mungkin juga BPJPH, BPKH, MUI, rencananya ya berkantor di situ. Jadi pusat atau sentra lembaga-lembaga yang akan mengelola dana umat,” kata Kamaruddin.