Respons Pemerintah Soal Proposal Pembebasan Pilot Susi Air

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal itu disampaikannya merespon proposal dari TPNPB-Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang sudah disandera sejak Februari 2023.

"Kami tidak mengenal Komnas TPNPB," kata Hadi kepada Media Indonesia, Kamis, 19 September 2024.

Menurutnya, pemerintah Indonesia akan sangat menghargai pihak yang ingin membantu membebaskan Philip atas dasar kemanusiaan. Hadi mengatakan, pihak tersebut dapat menghubungi kepala desa/distrik terdekat.

"Jika ada pihak yang ingin membantu membebaskan sandera pilot Philip atas dasar kemanusiaan kami sangat menghargai. Pihak tersebut bisa menghubungi kepala desa/distrik terdekat," ujarnya.
 

Baca juga: OPM Tunggu Persetujuan Pemerintah Indonesia Bebaskan Pilot Susi Air

Ia menegaskan, aparat keamanan Indonesia bakal membantu mengevakuasi dan menyelamatkan warga negara Selandia Baru itu untuk diserahkan ke keluarga.

Proposal versi TPNBP-OPM menjelaskan soal simulasi pembebasan Mehrtens. Pertama, pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru-Papua New Guinea-Jayapura yang mendarat di Bandara Sentani.

Setibanya di Sentani, pesawat diminta menunggu tim dari TPNPB-OPM yang menjemput Mehrtens dari Nduga, Papua. Selanjutnya, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot tersebut.

"Jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, maka kami akan charter pesawat Air Nugini dari PNG," demikian bunyi proposal yang dibagikan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.