Ilustrasi. Medcom
Indriyani Astuti • 2 January 2025 14:58
Jakarta: Pemerintah berupaya bencana hidrometeorologi dengan penguatan sistem pemantauan dini, serta memastikan kesiapan penuh untuk merespons situasi darurat dan pascabencana. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah preventif dengan menetapkan 16 kabupaten/kota dengan status tanggap darurat dan 8 kabupaten/kota dengan status siaga darurat. Pratikno menjelaskan mitigasi pro aktif dan mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan adalah langkah pencegahan terjadinya bencana.
"Selain modifikasi cuaca, optimalkan infrastruktur yang sudah ada dan laksanakan apel rutin siaga bencana sehingga dapat mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar," ujar Pratikno dalam keterangannya, dilansir pada Kamis, 2 Januari 2025.
Pemerintah pusat melalui BNPB telah menyerahkan bantuan dana siap pakai kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penanganan bencana hidrometeorologi. Pratikno menyebut partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan guna menciptakan sinergi yang terkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
"Semuanya harus berperan aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing dan saling bahu-membahu demi menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh dan berkelanjutan," tutur dia.
Baca Juga:
Longsor di Rahtawu Kudus, Akses Wisata Terdampak |