Pengelolaan Sampah Masih Buruk, Penghargaan Adipura Kota Tasikmalaya Dipertanyakan

Tasikmalaya: Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat meraih sertifikat Adipura dari Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI). Penerimaan sertifikat Adipura, menjadi persoalan karena banyaknya tempat pembuangan sampah (TPS) di setiap lokasi belum tertangani.

Penanganan lingkungan menjadi salah satu langkah Pemkot Tasikmalaya mulai beberapa gerakan di 2023, dilakukan penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah seperti Satuan Tugas Tasik Resik, budidaya magot, bank sampah, cairan eco enzyme dilakukannya di tempat pembuangan akhir (TPA) Ciangir. Sertifikat Adipura yang diraih menjadi pertanyaan dari masyarakat terutama sampah belum ditanggulangi dengan baik.

Pegiat lingkungan, Ashmansyah Timutiah alias Acong mengatakan, penghargaan sertifikat Adipura tahun 2023 yang didapatkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Sertifikat tersebut menjadi pertanyaan apakah diuntungkan atau tidak? karena selama ini masih banyak lokasi belum ditangulangi dengan baik.

"Permasalahan lingkungan belum selesai dan Kota Tasikmalaya sendiri masih tetap menjadi darurat sampah. Kami sangat ironis terutama dalam penerimaan sertifikat Adipura dan bisa curiga diterimanya sertifikat tersebut hanya untuk kebutuhan Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya saja, di mana ketika selesai tugas dianggap berhasil dan banyak penghargaan," katanya, Jumat, 8 Maret 2024.
 

Baca: 8 Kabupaten/Kota di Kalsel Raih Adipura dari KLHK

Acong mengatakan, sertifikat Adipura hanya menjadi kepentingan karir politik penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya sementara. Persoalan sampah masih belum selesai termasuknya pengolahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya tidak ada.

"Selama menjabat sebagai penjabat Wali Kota Tasikmalaya, penjabat butuh banyak bintang sehingga ketika kembali ke Jakarta bintang itu penting untuk karir Pj selanjutnya dan selama ini menjadi ujian bagi Cheka Virgowansyah dan bersangkutan terjebak pada yang sifatnya permukaan, untuk mendapatkan penghargaan bukan menyelesaian persoalan," ujarnya.

Menurutnya, program penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya yang selama ini dilakukan belum bisa keluar dari persoalan yang ada terutama terkait lingkungan, kemiskinan, stunting dan sampah. Pasar Cikurubuk menjadi poin penilaian adipura tapi kondisi sekarang masih berantakan, jalan rusak, sering banjir, ruang terbuka hijau masih dikuasai para PKL.

"Ketika Pj Wali Kota Tasikmalaya balik kembali ke Jakarta tidak akan tanggungjawab, karena bersangkutan bukan orang Tasikmalaya dan datang ke Kota Tasikmalaya hanya membawa program tidak ada di RPJMD seperti program sampah, magot dan yang lain tidak berhasil malah menjadi beban dinas," pungkasnya.