Mendorong Kebijakan Inklusif Gender demi Optimalkan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi

Jakarta: Mewujudkan kebijakan inklusif gender dinilai sangat penting dalam upaya pemberdayaan perempuan. Khususnya, di sektor ekonomi sebagai bagian dari langkah peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan.

"Perempuan memerlukan dorongan untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis di sektor ekonomi agar mampu berperan lebih luas di berbagai bidang kehidupan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Mei 2024.

Pada The First Meeting of The Policy Partnership on Women and the Economy 2024 (PPWE l) yang diadakan oleh Women and the Economy Forum, APEC Peru 2024 lalu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dengan langkah-langkah konkret mewujudkan kemudahan akses pelatihan teknis, finansial, pasar, dan digital literasi bagi perempuan.

Langkah itu diambil karena 64,5 persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

"Langkah konkret pemerintah itu harus terus didorong dan diperluas cakupannya karena merupakan langkah yang strategis," ucap dia.
 

Baca juga:  257 UMKM se-Indonesia Pamerkan Hasil Kerajinan di HUT ke-44 Dekranas

Meningkatkan kemandirian perempuan

Menurutnya, penguatan berbagai UMKM yang mayoritas pengelolaannya perempuan ikut meningkatkan kemandirian perempuan untuk kemudian mampu ikut berkontribusi pada berbagai proses pembangunan nasional.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap sejumlah langkah strategis lainnya berupa peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai program peningkatan kesehatan yang berkelanjutan.

"Bila pada lingkungan keluarga sudah terjamin kesehatan dan kesejahteraannya, berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk berperan aktif di sejumlah sektor dapat lebih terbuka," imbuh dia.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu ikut mendorong melalui berbagai upaya dalam proses pemberdayaan perempuan di Tanah Air.