Kehadiran Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih Disebut Jaga Stabilitas Makroekonomi

Jakarta: Sri Mulyani kembali didapuk menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) dalam pemerintahan periode 2024-2029. Kehadiran Sri Mulyani disebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi Tanah Air.

"Jadi, dengan adanya Sri Mulyani bisa menjaga stabilitas dari makroekonomi kita. Karena kan kita juga tahu ya bahwa ketika makroekonomi kita mungkin kurang stabil atau dipandang oleh eksternal pasar dan lain-lain menjadi ekspektasinya jadi kurang baik," kata Ekonom Muda Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu, 27 Oktober 2024.

Hal itu, kata Eisha, bisa berdampak pada makroekonomi, nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan lainnya. Termasuk, berdampak pada ekonomi sektoril.

"Kesejahteraan masyarakat juga ujungnya. Jadi memang perlu ada mungkin sosok yang menjaga," ungkap Eisha.

Selain Sri Mulyani, kehadiran Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai membantu program-program ekonomi yang digadang Presiden Prabowo Subianto. Seperti kebijakan fiskal dan prudent yang harus berkoordinasi dengan kebijakan moneter.

"Dan juga kebijakan sektor lainnya itu juga bisa jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Makanya kemudian Bu Sri Mulyani, Erik Thohir masih berada dalam komposisi kementerian," ungkap Eisha.

Eisha optimistis kehadiran Sri Mulyani dan Erick Thohir dalam pemerintahan Prabowo Subianto bisa mengantarkan Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan. Sebab, Kemenkeu dan BUMN dipegang orang yang berkapasitas tinggi dan punya rekam jejak baik serta profesional.

"Kalau optimis ya, kita harus optimis ya. Selain optimis tapi yang tetap ya, kita juga akan melihat gitu ya, bagaimana nih ke depan," tutur Eisha.
 

Baca Juga:  Hari Kedua, Sri Mulyani hingga Erick Thohir Isi Pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih

Menurut dia, kunci utamanya tetap mendukung program yang baik. Namun, di satu sisi, perlu check and balances di luar dari pemerintahan tersebut. Bisa dari pihak ekonomi yang ekspert di bidangnya.

Eisha memandang hal itu perlu dilakukan guna melihat apakah program itu berjalan dengan baik. Sebab, permasalahan yang sering muncul saat ini ialah kebijakan dari penggunaan APBN. Seperti utang dan fasilitas terhadap pengeluaran program pendidikan, serta pengeluaran terhadap infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Apakah benar nih kebijakan yang diambil gitu ya, apakah kita terus menambah utang gitu terus ke depan. Karena kan kalau bicara utang pasti akan ke depan yang terbebani ya generasi-generasi berikutnya ya. Yang kemudian juga bisa berdampak ke konsumsi mereka ke depan," ujar dia.