Presiden Korea Selatan Meminta Maaf atas Darurat Militer

Seoul: Pesiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah meminta maaf atas pemberlakuan darurat militer dan membungkuk selama pidato yang disiarkan televisi, hanya beberapa jam sebelum rencana pemungutan suara pemakzulan di parlemen.

Yoon mengatakan dia tidak akan berusaha menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas keputusannya menerapkan darurat militer, yang menurutnya terlahir dari keputusasaan.

Pidato tersebut merupakan penampilan publik pertama Yoon yang tengah berjuang sejak dia mencabut perintah darurat militer pada Rabu pagi, hanya enam jam setelah diumumkan dan setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara menentang keputusan tersebut.

"Saya sangat menyesal dan ingin dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang terkejut," kata Yoon, melansir dari rnz.co.nz, Sabtu, 7 Desember 2024.

Pemimpin partai berkuasa Korea Selatan Han Dong-hoon mengatakan setelah pidato Yoon bahwa presiden tidak lagi dalam posisi untuk melaksanakan tugas publik dan pengunduran dirinya sekarang tidak dapat dihindari.

Pada hari Jumat, Han mengatakan Yoon membahayakan negara dan harus disingkirkan dari kekuasaan, meningkatkan tekanan pada Yoon untuk mengundurkan diri meski anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) kemudian menegaskan kembali penolakan resmi terhadap pemakzulannya.

Anggota parlemen akan memberikan suara atas usulan Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama untuk memakzulkan Yoon pada hari Sabtu waktu setempat.

Yoon mengejutkan seantero negeri pada hari Selasa malam ketika memberlakukan kekuasaan darurat yang luas kepada militer untuk membasmi apa yang disebutnya "kekuatan anti-negara.”

Beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara, dengan mengatakan mereka tidak ingin terulangnya pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016. Kejatuhannya memicu keruntuhan partai dan kemenangan kaum liberal dalam pemilihan presiden dan umum.

Dalam adegan yang mengingatkan pada protes di tahun 2016, ribuan demonstran yang memegang lilin berkumpul di luar parlemen pada Jumat malam menuntut pemakzulan Yoon. Lebih banyak demonstrasi diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu menjelang pemungutan suara.

Jaksa, polisi, dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon dan pejabat senior yang terlibat dalam keputusan darurat militer, dengan tujuan mengajukan tuntutan atas pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca juga:  Darurat Militer Korsel Berakhir, Warga Desak Presiden Yoon Ditangkap