UMP Jateng dan Jabar 2027 Naik, Segini Besarannya

Ilustrasi. Foto: Dok MI

UMP Jateng dan Jabar 2027 Naik, Segini Besarannya

Eko Nordiansyah • 22 November 2026 13:00

Jakarta: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dengan besaran kenaikan berbeda, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

UMP Jawa Tengah 2027 ditetapkan sebesar Rp2.655.454, meningkat 14,10 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, UMP Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp3 juta, meningkat 29,44 persen dari UMP 2026.

Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2027 naik Rp328.068 dari sebelumnya Rp2.327.386,07. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan persentase kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Bahkan, menurutnya, persentase kenaikan tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,28 persen.

Luthfi menjelaskan, penetapan UMP telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha melalui Apindo dan Kadin, serikat pekerja atau serikat buruh, pemerintah, serta pakar dan akademisi.

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” jelas Luthfi, mengutip laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikutip Minggu, 22 November 2026.


(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Dasar perhitungan UMP Jabar 2027

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta. Besaran tersebut meningkat 29,44 persen atau Rp682.399 dibandingkan UMP 2026.

Penetapan UMP Jawa Barat 2027 mengacu pada formulasi pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1), penghitungan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).


Rumus penghitungan UMP tahun berikutnya menggunakan perkalian antara nilai KHL dan persentase sebesar 70 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan nilai KHL provinsi sebesar Rp4.248.132 sehingga menghasilkan angka Rp2.973.692,4 yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta.

Dedi mengatakan keputusan penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan saran dan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan pada 18 November 2026.

“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata Dedi, dikutip Minggu, 22 November 2026.

Selain KHL, penetapan UMP 2027 turut memperhatikan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan di Jawa Barat. Faktor tersebut meliputi kondisi perekonomian daerah, perkembangan pasar tenaga kerja, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). (Selsha Septifanie Gunawan) 

(Eko Nordiansyah)