Menjaga Keamanan Papua, Pendekatan Kemanusiaan dan Kolaborasi Jadi Perhatian

Sorong: Upaya menjaga keamanan di Papua tidak hanya berkaitan dengan situasi yang kondusif, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari, mengakses pelayanan publik, dan merasakan manfaat pembangunan. Karena itu, pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan warga menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan keamanan.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu, 28 Oktober 2026. Kunjungan itu menjadi bagian dari koordinasi untuk membahas stabilitas keamanan dan langkah penanganan gangguan keamanan di wilayah tersebut.

Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta membuka ruang komunikasi. Pendekatan yang mengedepankan hati nurani diharapkan dapat membangun kepercayaan dan mendorong kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” kata Dudung dalam keterangan pers dikutip, Kamis, 29 Oktober 2026.

Dudung juga menyoroti keterkaitan antara stabilitas keamanan dan kesejahteraan. Ia mengatakan, kunjungannya ke Papua turut bertujuan memastikan program prioritas dan strategis nasional berjalan sesuai harapan pemerintah. Ia pun mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan.

"Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat," jelasnya.
 

Sementara Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Hengki Haryadi, menilai kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurut dia, kepolisian perlu bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya," ungkap Hengki.

Hengki menambahkan koordinasi yang baik diperlukan agar penanganan gangguan keamanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Hengki.


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu, 28 Oktober 2026. Istimewa

Hengki juga menegaskan bahwa personel Polri perlu menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Kedekatan dengan warga, menurut dia, tetap penting dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kondisi terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Polda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa upaya penanganan turut mengedepankan pendekatan persuasif dan kemanusiaan.

Paparan lain disampaikan Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya. Koordinasi tersebut juga melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Melalui kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, upaya pemulihan keamanan di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, stabilitas tidak hanya menjadi tujuan aparat, tetapi juga mendukung kehidupan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.