JCPOA Resmi Berakhir, Iran Tak Lagi Terikat Pembatasan Nuklir PBB

New York: Iran, Rusia, dan Tiongkok secara resmi menyatakan berakhirnya kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) melalui surat bersama yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Dikutip dari Anadolu Agency, Senin, 20 Oktober 2025, surat tersebut menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam Resolusi DK PBB 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025, sesuai jadwal masa berlaku yang ditetapkan sejak disepakatinya JCPOA.

Pernyataan resmi itu menandai berakhirnya status program nuklir Iran di bawah pengawasan PBB. Dengan demikian, Dewan Keamanan tidak lagi memiliki kewenangan untuk membahas atau memberlakukan ketentuan yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Dalam surat itu, ketiga negara juga mengecam Inggris, Prancis, dan Jerman (E3) yang sebelumnya berupaya mengaktifkan mekanisme snapback atau pemulihan otomatis sanksi terhadap Iran. Menurut mereka, langkah tersebut “cacat hukum” karena negara-negara Eropa itu telah terlebih dahulu menghentikan komitmen mereka dalam JCPOA.

Iran, Rusia, dan Tiongkok menyerukan agar semua pihak menempuh penyelesaian politik melalui jalur diplomasi serta menghindari penerapan sanksi sepihak atau ancaman militer terhadap Teheran.

Latar Belakang JCPOA dan Dinamika Terbaru

Kesepakatan JCPOA pertama kali disetujui pada 20 Juli 2015, dengan masa berlaku selama 10 tahun. Namun, pada 28 Agustus 2025, Inggris, Prancis, dan Jerman mengaktifkan mekanisme snapback dengan alasan bahwa Iran telah melanggar komitmen nuklirnya.

Situasi semakin rumit setelah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018, dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran.

Berakhirnya JCPOA kini membuat Iran terbebas dari pembatasan program nuklir dan sanksi PBB, meski negara itu masih berpotensi menghadapi sanksi unilateral dari AS dan Uni Eropa.

Di sisi lain, dukungan Rusia dan China terhadap Iran dinilai memperkuat posisi diplomatik kedua negara di panggung global, terutama dalam mendorong pendekatan multilateral dan anti-hegemonik dalam penyelesaian isu nuklir internasional. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  Mesir Fasilitasi Konsultasi Baru soal Nuklir Iran Bersama AS dan IAEA