Penjarahan Rumah Sahroni hingga Uya Kuya Dinilai Akibat Disinformasi

Jakarta: Sejumlah pejabat negara menjadi korban penjarahan pada kerusuhan akhir Agustus 2025. Hal itu dinilai disebabkan disinformasi.

"Inilah bahayanya DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian), ketika moral publik dibajak, orang merasa tindakannya benar padahal sudah melanggar hukum," kata pengamat perilaku serta ahli strategi AI, Gusti Aju Dewi, melalui keterangan tertulis, Jumat, 31 Oktober 2025.

Gusti Aju tak menampik bahwa anggota nonaktif DPR Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Eko Patrio menunjukan sikap tidak empatik. Namun, adanya disinformasi membuat amuk massa tidak terkontrol hingga terjadi tindak pidana penjarahan, pengancaman, hingga persekusi.

Dia berpendapat seharusnya para penjabat publik ini dikritik atas sikapnya. Segala bentuk kekerasan maupun penjarahan tidak dibenarkan karena bagian dari kriminalitas.

Baca juga:  Satu DFK Bisa Melahirkan Sejuta Kebencian

Atas dasar itu, Gusti Aju tidak sepakat jika para anggota dewan tersebut langsung dicabut begitu saja status keanggotaannya di DPR RI. Proses tersebut harus dilakukan secara profesional berdasarkan aturan yang berlaku.

"Soal sanksi administrasi, harus lewat bukti hukum, bukan amarah publik. Sanksi administrasi atau pencopotan jabatan, seharusnya didasarkan pada pembuktian hukum dan mekanisme formal. Kalau kita biarkan emosi menggantikan hukum, maka bangsa ini akan hancur pelan-pelan," tegas Gusti Aju.

Di sisi lain, dia meminta kepada pemerintah agar menjadikan kerusuhan akhir Agustus 2025 sebagai alarm. Harus ada upaya tegas dalam penegakan Undang-Undang ITE terhadap para pelaku penyebaran DFK. 

"Karena kalau tidak, DFK ini akan jadi virus sosial yang menggerogoti bangsa dari dalam. Hari ini korbannya pejabat, besok bisa siapa saja dari kita," ujar Gusti Aju.