Dampak Kebijakan Trump, Semua Personel yang Direkrut Langsung USAID ‘Dipaksa’ Cuti

Washington: Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID mengumumkan pada hari Selasa bahwa semua personel yang direkrut langsung di seluruh dunia akan diwajibkan mengambil cuti administratif mulai Jumat mendatang.

Menurut pernyataan di website USAID, pengecualian akan diberikan kepada personel yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi krusial, kepemimpinan inti, dan program-program yang ditunjuk secara khusus.

Website USAID tiba-tiba offline pada Sabtu lalu, dan akun X serta Instagram resminya juga dihapus. Ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden AS Donald Trump yang ingin menghentikan semua bantuan asing.

Mengutip dari Anadolu Agency, Rabu, 5 Februari 2025, staf penting USAID yang diharapkan untuk terus bekerja akan diberitahu pimpinan lembaga pada Kamis, 6 Februari pukul 15.00 waktu setempat (2000GMT), kata USAID dalam pernyataan di websitenya yang telah kembali online.

Untuk personel USAID yang saat ini ditempatkan di luar AS, lembaga tersebut, berkoordinasi dengan misi dan Kementerian Luar Negeri, sedang mempersiapkan rencana mengatur dan mendanai perjalanan pulang ke AS dalam waktu 30 hari.

Selain itu, kontrak untuk Kontraktor Layanan Pribadi (PSC) dan Kontraktor Dukungan Kelembagaan (ISC) yang tidak dianggap penting di USAID akan diputus.

Misi Global USAID

USAID mengatakan pengecualian kasus per kasus dan perpanjangan perjalanan pulang dapat diberikan berdasarkan kesulitan pribadi atau keluarga, masalah mobilitas atau keselamatan, atau alasan lain, termasuk waktu sekolah tanggungan, kebutuhan medis, dan kehamilan.

Sekitar dua pertiga dari 10.000 karyawan USAID ditempatkan di luar negeri di lebih dari 60 negara dan misi regional, menurut laporan Congressional Research Service Januari 2025.

Pengumuman tersebut muncul di tengah upaya yang lebih luas oleh pemerintahan Trump untuk membubarkan USAID, termasuk pembekuan sebagian besar bantuan asing dan diskusi tentang pengintegrasian lembaga tersebut ke dalam Kementerian Luar Negeri. Perubahan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara organisasi kemanusiaan mengenai masa depan program bantuan global AS.

Tindakan terbaru terhadap USAID mengikuti perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump bulan lalu yang menghentikan semua bantuan asing selama 90 hari. Trump telah mengkritik USAID, menyebut stafnya sebagai "orang gila radikal kiri."

Pada tahun fiskal 2023, USAID mengelola lebih dari USD40 miliar dalam pengeluaran federal—kurang dari 1 persen dari total anggaran federal—yang mendanai proyek bantuan di sekitar 130 negara, termasuk Ukraina, Ethiopia, Yordania, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Sudan Selatan, dan Suriah.

Baca juga:  6 Proyek RI yang Terancam Jika USAID Ditutup