Pemerintah DIY Upayakan Percepatan Vaksin PMK

Ilustrasi aktivitas Pasar Hewan di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Pemerintah DIY Upayakan Percepatan Vaksin PMK

Ahmad Mustaqim • 13 January 2025 19:45

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengupayakan langkah konkret mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Respon ini menyusul lonjakan kasus PMK di empat kabupaten di DIY. 

Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Beny Suharsono mengatakan langkah yang dilakukan yakni vaksinasi. Ia mengatakan sudah merencanakan realisasi vaksinasi pada bulan depan. 

"Karena urgensi situasi, kami berharap vaksin dapat mulai didistribusikan pekan ini," kata Beny di Yogyakarta pada Senin, 13 Januari 2025. 

Ia mengaku berupaya intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat perihal penyediaan dosis vaksin. Ia menegaskan poin penting yang ditekankan yakni distribusi dosis vaksin sesegera mungkin di wilayah dengan temuan banyak kasus PMK. 

"Semua ini dilakukan secara terkoordinasi di setiap pos pengawasan," ucapnya.

Baca: 

Selain itu, penanganan kasus PMK harus dilakukan sesuai prosedur. Selain lokasi temuan kasus perlu steril, manusia yang beraktivitas di area kasus PMK juga perlu memastikan kebersihannya. 

"Petugas yang berinteraksi langsung dengan ternak juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, seperti sterilisasi kandang dan penggunaan alat pelindung diri," ujarnya. 

Kementerian Pertanian telah menyiapkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) sebanyak 4 juta dosis beserta obat, vitamin, dan disinfektan. Jumlah dosis vaksin tersebut akan ditembah menyusul lonjakan kasus di berbagai daerah. 

"Tentu 4 juta ini mudah-mudahan nanti kalau kurang masih ada tambahan, kami upayakan yang lain," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Agung Suganda di Yogyakarta pada Sabtu, 11 Januari 2025. 

Agung mengatakan 4 juta vaksin tersebut akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang berisiko tinggi. Hasil pemetaan, kata Agung, Jawa Tengah dan DIY jadi wilayah dengan kategori risiko tinggi. 

"Saya menunggu suratnya (pengajuan) dari kepala dinas, karena tanpa surat permintaan dari dinas, kami tidak akan mengirimkan 4 juta ini," kata dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Lukman Diah Sari)