6 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik Masih Dominan

Jakarta: Memasuki enam bulan masa kerja, penilaian publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), sebanyak 74,6 persen responden menilai positif kepemimpinan Prabowo, sementara 15,4 persen menilai negatif, dan sisanya netral.

Wakil Presiden Gibran juga memperoleh penilaian serupa dengan tingkat kepuasan publik mencapai 73,5 persen. Sementara itu, sebanyak 14,2 persen menilai negatif, dan sisanya bersikap netral.

Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode 100 hari pemerintahan awal tahun lalu. Saat itu, Prabowo mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 83,4 persen, dan Gibran mencapai 78,2 persen.

Penilaian ini didasarkan pada analisis sentimen publik terhadap konten di akun media sosial resmi Presiden dan Wakil Presiden pada periode 6 hingga 15 April 2025. Platform yang dianalisis mencakup Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok. Keempatnya merupakan media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia, menurut laporan Data Digital Indonesia 2024.

Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa menjelaskan, meski penilaian masih tinggi, pemerintah menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dan komunikasi kebijakan publik.

“Presiden Prabowo menilai kinerjanya masih jauh dari sempurna, bahkan memberi skor 6 dari 10 untuk pemerintahannya sendiri. Salah satu masalah utama adalah komunikasi kebijakan yang belum optimal,” ujar Johan di Jakarta, Jumat, 25 April 2025.

Pemerintah disebut sedang berupaya memperbaiki komunikasi dengan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah mengundang sejumlah jurnalis senior dalam forum dialog eksklusif di Hambalang. Kehadiran Najwa Shihab dalam forum tersebut menarik perhatian publik karena dikenal kritis terhadap tokoh politik.

Presiden Prabowo juga menyoroti keberhasilan stabilisasi harga pangan dan peningkatan produksi beras nasional, yang tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Ia memerintahkan Perum Bulog menyerap gabah petani, meskipun masih ditemui praktik pembelian oleh tengkulak di bawah harga Rp6.500 per kilogram.

Untuk memperkuat komunikasi publik, Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Penunjukan ini dilakukan setelah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dinilai kurang cermat dalam menyikapi kasus teror kepala babi terhadap kantor media Tempo.

Prasetyo sempat turun langsung ke lokasi saat aksi mahasiswa digelar di sekitar Istana. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari efisiensi anggaran yang dinilai mengancam pendidikan dan layanan publik, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Keresahan publik juga muncul terkait sulitnya mencari pekerjaan, naiknya biaya hidup, serta kondisi politik yang memicu seruan #KaburAjaDulu di media sosial. Melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.000 per dolar AS dan gejolak bursa saham turut memperburuk persepsi terhadap kinerja ekonomi pemerintah.

Di sisi global, ketegangan akibat perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Masalah ekonomi menjadi tantangan utama di paruh awal pemerintahan, terutama di tengah bergulirnya program-program prioritas yang memerlukan anggaran besar,” kata Johan.

Selain itu, sorotan publik juga tertuju pada langkah diplomasi Prabowo dalam menawarkan evakuasi warga Gaza ke Indonesia, serta kunjungannya ke Turki dan sejumlah negara Timur Tengah untuk mendorong perdamaian.

Di bidang ketenagakerjaan, publik mulai mempertanyakan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, sementara di sisi lain marak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kecemasan juga datang dari kalangan pelaku kreatif terhadap masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), yang dinilai mengancam pekerjaan dan membutuhkan regulasi perlindungan.

Isu korupsi juga menjadi perhatian. Publik terus mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menindak tegas para pelaku korupsi dengan hukuman berat.