Oposisi Jepang Desak PM Takaichi Perbaiki Hubungan dengan Tiongkok

Tokyo: Ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Yoshihiko Noda, mendesak Perdana Menteri Sanae Takaichi mengambil langkah konkret untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Dorongan ini disampaikan setelah pernyataan Takaichi di parlemen mengenai kemungkinan darurat Taiwan memicu ketegangan baru antara Tokyo dan Beijing.

Berbicara kepada wartawan di Prefektur Tottori, Minggu, 23 November 2025, Noda menilai ketegangan itu berawal dari pernyataan perdana menteri yang dinilainya “berlebihan”. Ia menekankan pentingnya Takaichi terus menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut serta posisi resmi pemerintah Jepang.

Dikutip dari Antara, Noda yang pernah menjabat sebagai perdana menteri pada 2012 mengingatkan bahwa hubungan Jepang–Tiongkok pernah memburuk drastis ketika pemerintahannya menempatkan Kepulauan Senkaku, yang diklaim Beijing, di bawah kendali negara. Kebijakan tersebut kala itu memicu gelombang protes besar anti-Jepang di berbagai wilayah Tiongkok.

Menurut Noda, hubungan strategis yang saling menguntungkan setidaknya harus memungkinkan kedua negara tetap dapat berdialog. Ia mengatakan kesalahpahaman perlu diselesaikan melalui komunikasi di berbagai tingkatan, bukan hanya antar-pemimpin negara.

Takaichi, yang dikenal memiliki pandangan keras soal keamanan nasional, sebelumnya menyatakan bahwa serangan militer Tiongkok terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup Jepang.

Pernyataan itu membuka kemungkinan penggunaan hak bela diri kolektif, termasuk memberi wewenang kepada Pasukan Bela Diri Jepang untuk mendukung Amerika Serikat jika Tiongkok melakukan blokade laut atau bentuk tekanan lain terhadap Taiwan.

Dari pihak Beijing, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memperingatkan bahwa kekuatan sayap kanan Jepang tidak boleh dibiarkan “mengulang sejarah atau menghidupkan kembali militerisme." Pernyataan itu dipandang sebagai kritik langsung terhadap sikap keras Takaichi terkait Taiwan.

Wang juga menegaskan kembali komitmen Tiongkok bahwa prinsip Satu-Tiongkok, yang menyatakan bahwa Tiongkok daratan dan Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan, adalah konsensus universal komunitas internasional.

Baca juga:  Publik Jepang Terpecah soal Potensi Respons Militer terhadap Tiongkok