Kolaborasi Digital Jadi Kunci Perbaikan Data Penerima Bansos

Jakarta: Permasalahan bantuan sosial (bansos) membutuhkan sinergi seluruh pihak untuk mempercepat proses verifikasi dan sensus data secara digital. Langkah ini penting agar data penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang berhak menerima.

Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Eko Sakapurnama merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal 78 ribu rekening penerima bansos aktif main judi online (judol). Temuan tersebut berdasarkan pemantauan pada semester I 2025.

"Kita butuh kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan ekosistem industri telekomunikasi, untuk menyusun sistem digital yang bisa memverifikasi data secara real-time. Jadi, penyimpangan seperti ini tidak terus berulang," kata Eko dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Eko menyampaikan temuan PPATk tersebut mencerminkan krisis validitas dan reliabilitas data yang hingga kini masih membayangi program bantuan pemerintah. Padahal, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi mengatasi permasalahan tersebut.
 

Baca juga:  Editorial MI: Mengevaluasi Penyaluran Bansos

“Masalah ini berulang karena kita belum serius memperbaiki validitas dan reliabilitas data penerima bansos. Padahal, di era digital seperti sekarang, ini semestinya bisa ditangani dengan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat,” ungkap Eko.

Sebelumnya, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 78 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi aktif bermain judi online selama semester I 2025 kembali mengungkap masalah klasik dalam sistem penyaluran bantuan di Indonesia, akurasi dan keandalan data penerima.

Tak hanya itu, PPATK juga menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial, kelompok yang seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bantuan.