Negara Teluk Disebut Desak AS Lumpuhkan Militer Iran Sepenuhnya

Dubai: Negara-negara Arab di kawasan Teluk yang semula enggan terlibat dalam konflik bersenjata dengan Iran, kini dilaporkan mendesak Washington agar tidak menghentikan operasi militer di tengah jalan. Mereka menuntut agar kemampuan militer Iran benar-benar dilumpuhkan sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi jalur navigasi minyak Teluk dan stabilitas ekonomi kawasan.

Hal ini diungkapkan oleh tiga sumber internal Teluk kepada Reuters dalam laporan yang dipublikasikan pada Senin, 16 Maret 2026.

Pada saat yang sama, sumber-sumber tersebut bersama lima diplomat Barat dan Arab menyatakan kepada Reuters bahwa Washington tengah memberikan tekanan diplomatik kepada negara-negara Teluk untuk bergabung dalam koalisi perang yang dipimpin oleh AS dan Israel. 

Menurut tiga sumber di antaranya, Presiden Donald Trump ingin menunjukkan adanya dukungan regional yang solid terhadap kampanye militer tersebut guna memperkuat legitimasi internasional sekaligus meraih dukungan di dalam negeri.

Rentetan serangan Iran yang menargetkan bandara, pelabuhan, fasilitas minyak, serta pusat komersial di enam negara Teluk dengan rudal dan pesawat nirawak (drone) telah mengubah konjungtur politik di kawasan secara drastis. 

Selain itu, tindakan Iran yang mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz—arteri perdagangan yang mengangkut seperlima pasokan minyak dunia—dinilai telah mengancam fondasi ekonomi negara-negara Teluk.

"Terdapat persepsi luas di seluruh Teluk bahwa Iran telah melewati batas toleransi (red line) dengan hampir setiap negara tetangganya," ujar Abdulaziz Sager, Ketua Pusat Penelitian Teluk yang berbasis di Arab Saudi dan memahami arah kebijakan pemerintah setempat.

Serangan-serangan tersebut kian mempertegas kekhawatiran negara-negara Teluk bahwa membiarkan Iran mempertahankan persenjataan ofensif yang signifikan atau kapasitas manufaktur senjata akan terus menyandera jalur energi kawasan setiap kali ketegangan politik meningkat.

Memasuki pekan ketiga perang, dengan intensitas serangan udara AS dan Israel yang semakin meningkat serta serangan balasan Iran terhadap pangkalan AS dan target sipil di Teluk, seorang sumber regional mengungkapkan bahwa sikap para pemimpin Teluk kini sangat jelas: mereka ingin Trump menurunkan kapasitas militer Iran secara komprehensif.

Alternatifnya, menurut sumber tersebut, adalah hidup di bawah ancaman konstan. Kecuali jika kekuatan Iran dilemahkan secara signifikan, Teheran akan terus mendikte stabilitas kawasan.

Dampak dari agresi Iran pun melampaui kerusakan material fisik. Serangan tersebut tidak hanya mengganggu aliran komoditas minyak, tetapi juga merusak citra keamanan yang telah dibangun dengan susah payah sebagai landasan diversifikasi ekonomi melalui perdagangan dan pariwisata guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

"Jika Amerika Serikat menarik diri sebelum tugas ini selesai, kami akan ditinggalkan menghadapi ancaman Iran seorang diri," tambah Sager.
 

Baca Juga: Mojtaba Khamenei Tegaskan Perdamaian Akan Terjadi saat AS-Israel Bertekuk Lutut

Merespons kekhawatiran tersebut, Gedung Putih menegaskan bahwa AS tengah bekerja untuk "menghancurkan kemampuan Iran dalam meluncurkan senjata maupun memproduksinya lebih banyak," dan menekankan bahwa Trump terus menjalin komunikasi intensif dengan para mitra di Timur Tengah.

Dari jajaran negara Teluk, sejauh ini hanya Uni Emirat Arab yang memberikan respons resmi.

Mereka menyatakan "tidak mencari keterlibatan dalam konflik atau eskalasi," namun menegaskan hak kedaulatan untuk "mengambil segala tindakan yang diperlukan" demi menjaga keamanan wilayah dan keselamatan warga negaranya.

Para sumber di kawasan menyebutkan bahwa aksi militer sepihak oleh negara Teluk mana pun saat ini bukan merupakan opsi yang ideal. Hal ini dikarenakan hanya intervensi kolektif yang dianggap mampu menghindarkan masing-masing negara dari risiko pembalasan langsung.

Meski demikian, konsensus masih sulit dicapai; enam anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) baru mengadakan satu kali koordinasi melalui panggilan video, dan belum ada KTT Arab resmi yang digelar untuk membahas langkah terkoordinasi.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, pekan lalu menyatakan bahwa mitra Teluk telah "berperan lebih aktif" dan menunjukkan kesediaan untuk "melakukan langkah ofensif" sembari bekerja sama dengan Washington dalam sistem pertahanan udara yang terintegrasi, meski ia tidak merinci bentuk tindakan konkret lainnya.

Sager menambahkan bahwa Arab Saudi, sebagai rival utama Iran dalam pengaruh regional, dapat terpaksa melakukan tindakan balasan jika Iran kembali melewati batas, terutama jika terjadi serangan terhadap fasilitas minyak strategis, pabrik desalinasi air, atau jatuhnya banyak korban jiwa.

"Dalam skenario tersebut, Arab Saudi tidak memiliki pilihan lain selain melakukan intervensi militer langsung," sebut Sager/

Laporan ini muncul bersamaan dengan laporan yang dirilis oleh The New York Times (NYT) pada hari Minggu. Sejumlah pejabat Gedung Putih mengungkapkan kepada NYT bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, secara intensif menyarankan Presiden AS Donald Trump untuk "terus memukul Iran dengan keras".

Pesan ini senada dengan nasihat mendiang Raja Abdullah, yang dalam berbagai laporan diplomatik sebelumnya berulang kali mendesak Washington untuk "memenggal kepala ular tersebut"—merujuk pada kekuatan rezim di Teheran.