Streaming 
The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth yang diterima Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Foto: ist.
Kalsel Perluas Akses Ekonomi Perempuan lewat UMKM dan Pendidikan
Ade Hapsari Lestarini • 13 September 2026 11:12
Jakarta: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemberdayaan perempuan melalui sejumlah kebijakan yang mencakup penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perluasan akses ekonomi.
Upaya tersebut mendapat apresiasi melalui The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth yang diterima Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 di Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan dengan dampak terhadap perempuan dan kelompok rentan.
Gubernur Kalsel H. Muhidin, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim, mengatakan sejumlah program pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
"Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua," ujar Muhamad Muslim saat menerima penghargaan dari CEO Dream & Diadona Diana Airin, dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 September 2026.
UMKM dan akses ekonomi
Pemprov Kalsel menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang lebih inklusif. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, diarahkan untuk membuka ruang bagi pengembangan UMKM yang banyak melibatkan perempuan.
Sementara itu, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial ditujukan untuk mendukung kualitas hidup perempuan dan keluarga.
Program Paket A, B, dan C juga menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan kesetaraan, termasuk bagi masyarakat di wilayah pelosok. Pendidikan yang lebih terbuka diharapkan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dan aktivitas ekonomi.
Di sektor infrastruktur, pembangunan Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat konektivitas wilayah kepulauan. Infrastruktur tersebut diharapkan turut membuka akses masyarakat dan pelaku UMKM terhadap pasar serta aktivitas ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan dasar, dan kegiatan ekonomi.
Perlindungan perempuan dan anak
Pemberdayaan perempuan juga diiringi dengan penguatan perlindungan perempuan dan anak. Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak.
Forum tersebut mencakup lingkungan perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren.
Muhidin mengatakan perkembangan teknologi turut membawa tantangan baru dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” kata Muhidin.
Ancaman tersebut antara lain berupa perundungan siber, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan digital. Karena itu, pemerintah daerah mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
Selain pemberdayaan perempuan, Pemprov Kalsel mendorong keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, pemerintah daerah memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak serta perlindungan khusus.
Pelibatan anak diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan agar program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak," ujar Muhidin.
Pemprov Kalsel menilai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu berjalan bersama dengan kebijakan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, menjalankan kegiatan ekonomi, serta mendapatkan layanan dan perlindungan yang dibutuhkan.