Iran Tegaskan Siap Hadapi Konflik Militer, Namun Lebih Prioritaskan Dialog

Teheran: Pemerintah Iran menyatakan siap menghadapi kemungkinan konflik militer, namun menegaskan bahwa dialog tetap menjadi prioritas utama untuk meredakan ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut mencerminkan situasi Iran yang menghadapi ancaman eksternal sekaligus gejolak internal menyusul aksi protes anti-pemerintah baru-baru ini.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyampaikan pernyataan tersebut kepada media di Teheran pada Selasa kemarin dengan mengakui adanya peningkatan retorika keras.

“Di tengah ancaman-ancaman ini, kami mendengar tabuhan genderang perang di media asing,” ujarnya, dikutip dari Yeni Safak, Rabu, 28 Januari 2026.

Menegaskan ketahanan Iran, Mohajerani mengatakan, “Ini bukan pertama kalinya kami menghadapi ancaman seperti ini. Kami sebelumnya telah melalui perang bertahap,” merujuk pada Perang Iran–Irak pada 1980–1988.

Meski demikian, ia menekankan bahwa jalur yang dipilih pemerintah adalah keterlibatan dan dialog untuk menyelesaikan perselisihan, seraya menegaskan upaya deeskalasi.

Potensi Konflik dengan AS

Peringatan tersebut muncul di tengah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan. Kapal induk USS Abraham Lincoln, bersama kapal-kapal pendukungnya, memasuki Timur Tengah pada Senin, yang dipandang sebagai sinyal langsung kepada Teheran.

Pemerintah AS menyatakan bahwa seluruh opsi, termasuk tindakan militer, tetap terbuka, dengan tujuan yang dinyatakan bersama Israel untuk mengubah sistem politik Iran.

Di dalam negeri, Mohajerani menyinggung dampak dari gelombang protes dengan mengakui jumlah korban yang signifikan.

“Lebih dari 3.000 kematian bukanlah angka kecil. Kami tidak akan melupakan pembunuhan brutal yang dilakukan terhadap aparat keamanan kami,” ujarnya, seraya menyatakan duka atas warga sipil dan petugas yang tewas serta berjanji mengatasi krisis melalui keterlibatan publik.

Mohajerani juga memaparkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap gerakan protes, dengan menyebut bahwa otoritas telah menggelar pertemuan dengan para pemimpin demonstrasi yang “damai” serta memberhentikan pejabat universitas yang mengambil sikap keras terhadap mahasiswa.

Namun, ia membela pembatasan ketat akses internet yang masih berlangsung, dengan mengatakan bahwa keputusan terkait “ancaman keamanan” berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Meski mengakui dukungan Presiden Masoud Pezeshkian untuk mencabut pembatasan, Mohajerani menyatakan kondisi saat ini masih menuntut pengendalian, dengan akses terbatas hanya diberikan kepada pelaku usaha dan pedagang.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa laporan investigasi terkait protes dan kekerasan yang menyertainya akan dirilis dalam beberapa hari ke depan.

Baca juga:  Armada AS Masuki Timur Tengah, Iran Gelar Latihan Militer di Selat Hormuz