BRIN Siapkan 177 Topik Riset untuk Dasar Penyusunan Kebijakan Nasional

Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah menyiapkan 177 topik riset jadi dasar penyusunan kebijakan nasional. Seluruh topik riset tersebut akan dilaksanakan pada 2026.

Kepala BRIN Arif Satria menyebut,  Topik tersebut dihimpun melalui forum bersama para sekretariat jenderal kementerian untuk mengidentifikasi kebutuhan riset dalam mendukung penyusunan kebijakan.

"Pada 2026 kami sudah memiliki 177 topik riset kebijakan pembangunan. Topik ini kami dapatkan melalui forum bersama seluruh sekretaris jenderal kementerian untuk menyampaikan kebutuhan riset yang diperlukan, sehingga riset kebijakan yang kami lakukan berbasis kebutuhan kementerian," kata Arif dikutip dari Antara, Sabtu, 18 Juli 2026.

Meski demikian Arif menilai kebutuhan yang disampaikan kementerian belum tentu sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Oleh karena itu BRIN juga membuka ruang masukan dari Komisi X DPR RI agar riset yang dilakukan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, BRIN tengah memperkuat riset di bidang olahraga melalui pembentukan Organisasi Riset Olahraga serta penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Arif berharap langkah ini dapat mendorong pengembangan olahraga nasional yang berbasis sains.

"BRIN sedang melakukan pendirian Organisasi Riset Olahraga dan kami perkuat dengan Pusat Kolaborasi Riset dengan perguruan tinggi, sehingga nantinya keolahragaan kita ke depan akan berbasis pada sains," ujarnya.

Ilustrasi riset. Foto: BRIN.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi komitmen BRIN dalam memperkuat riset untuk mendukung penyusunan kebijakan publik.

Ia berharap BRIN terus menguatkan perannya sebagai rujukan utama dalam penyusunan kebijakan berbasis riset, inovasi, dan data, sekaligus menjadi think tank yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh DPR, tetapi juga berbagai kementerian dan lembaga.

"Karena cita-cita kami adalah BRIN menjadi think tank tidak hanya untuk legislatif, tapi juga pastinya untuk berbagai kementerian dan lembaga lain,” ujar Hetifah.