Golkar Jabar Ogah Ikuti Seruan Idrus Marham untuk Lengserkan Airlangga

Jakarta: Partai Golkar tak takut dengan seruan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham. Idrus menyerukan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Golkar sadar dan tak takut menyatakan kepemimpinan Airlangga Hartarto tak produktif serta mendesak mundur.

"Kita tidak takut, karena apa yang harus kita lakukan bersatu di bawah komando Airlangga Hartarto," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, di kediaman Airlangga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juli 2023.

Ace mengatakan tidak alasan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Forum itu untuk mengganti Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menambahkan bahwa Partai Golkar secara organisasi baik-baik saja. Konsolidasi dalam menatap Pemilu 2024 terus berjalan.

"Jadi karena itu, saya kira 38 DPD golkar provinsi semua solid di bawah ketum Pak Airlangga Hartarto dan kita harus beri dorongan ke beliau terus konsolidasi, memastikan kemenangan Partai Golkar di 2024," ujar Ace.

Sebelumnya, Idrus Marham meminta seluruh DPD 1 Golkar sadar dan tak takut bahwa kepemimpinan Airlangga Hartarto tak produktif. Sehingga, bisa mendorong untuk menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum.

Munaslub bisa terlaksana apabila diajukan oleh DPD tingkat 1 Partai Golkar. Minimal 2/3 DPD tingkat 1 yang mengajukan dari total 38 provinsi.

"DPD 1 harus (dorong Munaslub), enggak, karena kita minta kesadaran mereka, yang pertama dilakukan oleh tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar adalah adanya kesadaran secara kolektif yang muncul dari seluruh keluarga partai Golkar, utamanya para pemimpinnya bahwa kepemimpinan hari ini tidak produktif," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Menurut Idrus, kepemimpinan Airlangga tidak beres karena namanya kerap dikaitkan dengan kasus hukum. Kondisi itu dinilai memberatkan Partai Golkar secara keseluruhan.

Sebelumnya, Airlangga diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021.

"Banyaknya kasus-kasus yang mengkaitkan nama ketua umum. Sehingga kita beranggapan dan menduga kuat bahwa itu telah memberatkan partai bahkan menyandera partai," ucap Idrus.

Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu juga menilai tidak ada pergerakan siginifikan dari Airlangga dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Airlangga dinilai lebih banyak bernegosiasi dengan sejumlah pihak untuk menyelamatkan dirinya dari kasus hukum.

"Ada indikasi yang sangat kuat yang kita menduga bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh ketua umum hari ini hanya untuk melakukan negosiasi-negosiasi untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya," ujar Idrus.