Mendorong UMKM Naik Kelas dengan Hilirisasi

Jakarta: Transformasi ekonomi melalui hilirisasi, atau penghiliran, komoditas dipercaya dapat mendorong daya saing nasional. Hilirisasi komoditas secara berkelanjutan dinilai akan mendukung keseimbangan, inklusi sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi terhadap indeks daya saing daerah berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong transformasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menginginkan para pelaku UMKM dilibatkan dalam agenda pemerintah terkait dengan penghiliran komoditas sumber daya alam.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan para UMKM tersebut dapat dilibatkan dalam menggarap produk hasil hilirisasi sebagai bentuk usaha. "Jadi nanti misalnya untuk produk nikel, contohnya produk hilirnya seperti piring, sendok, garpu, pisau, produk-produk kesehatan juga ada yang berbahan baku nikel, ini harus koperasi," kata Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Teten mengatakan, seperti halnya koperasi petani yang sudah diberi izin untuk memproduksi beberapa komoditas minyak mentah, seperti minyak makan merah, nantinya, para pelaku UMKM bisa menggunakan produk turunan minyak makan merah yang juga dapat dijadikan sebagai suplemen vitamin.

"Kita juga membidik sumber daya unggulan seperti minyak asiri. Kita penghasil minyak esensial di dunia. Jadi, industri parfum itu, kan, bahan bakunya 95 persen dari Indonesia, kenapa tidak hilirisasi di sini? Karena ini termasuk yang mau kita hilirisasi," ucap Teten.

Teten juga mengangkat potensi sejumlah komoditas seperti kelapa, rumput laut, dan bambu. Ia menyebut khususnya untuk komoditas bambu, potensinya mencapai 40 ribu hektare. Teten juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tujuh pabrik untuk memproses komoditas-komoditas tersebut.

"Bambu juga bisa di dunia sedang didorong untuk menggantikan kayu karena lebih ramah lingkungan. Di NTT ada 40 ribu hektare, ini juga kita akan coba hilirisasi. Kemudian, kelapa kita juga banyak produknya (yang bisa dihilirkan), rumput laut kita juga akan dimasukkan program hilirisasi dan itu akan masuk ke koperasi," ujar Teten.

Menurut Teten, melalui penghiliran produk baik dalam bentuk produk jadi maupun setengah jadi, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dengan pendapatan per kapita menjadi USD12 ribu dari sebelumnya USD4.500 dapat tercapai.

Penghiliran juga diyakininya dapat menghasilkan industri yang bersifat labour intensive, atau industri dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga 97 persen lapangan kerja di sektor mikro dan informal yang saat ini tidak berkualitas dapat ditingkatkan.

"Solusinya adalah hilirisasi produk-produk unggulan daerah yang berbasis perkebunan, pertanian, laut, dengan melibatkan koperasi dan UMKM. Kita dengan daerah bahu-membahu, kita bisa membangun industri yang melahirkan lapangan kerja yang lebih luas yang melibatkan para UMKM kita dan dengan begitu, kita siap menjadi negara maju dengan membangun kesejahteraan yang luas dan merata," ujarnya.

Pilihan tepat

Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) menyambut baik rencana Menkop UKM yang mendorong pelaku UMKM untuk disertakan dalam penghiliran sumber daya alam.

Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Hermawati Setyorinny mengatakan pelibatan UMKM dalam penghiliran menjadi pilihan yang tepat. Dengan begitu, pastinya akan tercipta lapangan usaha baru bagi UMKM.

"Mengingat pentingnya upaya pengembangan industri hilir di dalam negeri, dengan dilibatkannya UMKM menjadi peningkatan nilai tambah produk industri berkaitan dengan sumber daya alam," ujar Hermawati kepada Media Indonesia, Kamis, 13 Juli 2023.

Menurutnya, terlibatnya UMKM dalam hilirisasi pastinya juga akan memberikan nilai tambah, seperti akan semakin menambah kuatnya struktur industri nasional, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, berkembangnya wilayah industri, terciptanya proses alih teknologi, penghematan devisa, meningkatnya perolehan devisa, dan meningkatnya penerimaan pajak pemerintah.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah harus terus memastikan bagaimana teknis, syarat, dan prosedurnya. Tentunya semua itu harus benar-benar berpihak kepada UMKM yang terlibat dalam penghiliran tersebut.

"Saya harap pemerintah bisa benar-benar melibatkan UMKM menggarap produk hasil hilirisasi dan tentunya dengan dibarengi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara maksimal," kata Hermawati.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan keterilibatan UMKM dalam rantai pasok hilirisasi ialah hal yang wajib direalisasikan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam penghiliran tentunya akan menimbulkan manfaat ekonomi langsung berupa serapan tenaga kerja lokal hingga peningkatan kualitas produk UMKM sesuai dengan standar perusahaan besar.

"Selain itu, UMKM juga akan merasakan manfaat transfer teknologi dari kerja sama rantai pasok hilirisasi tersebut," ujar Bhima saat dihubungi Sabtu, 15 Juli 2023.

Bhima mencontohkan, seperti di sektor hilirisasi nikel untuk baterai, keterlibatan UMKM dalam sektor tersebut tentunya sangat penting. Para pelaku UMKM dapat mengolah konstruksi pabrik smelter hingga mengolah sampah baterai untuk didaur ulang. Ia menambahkan, jumlah UMKM di Indonesia saat ini tercatat ada 65 juta unit. Tentunya pelibatan UMKM dalam penghiliran pastinya akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia dan membuat UMKM naik kelas.

"Jika para UMKM didorong masuk ke hilirisasi, diperkirakan tidak hanya memunculkan unit usaha baru di sekitar lokasi hilirisasi, tetapi juga akan memicu UMKM mikro naik kelas ke menengah. Ini adalah langkah yang baik dari pemerintah; oleh karena itu, harus kita dukung dan kita kawal untuk realisasikannya," tuturnya.

Perlu langkah konkret

Pengamat koperasi Dewi Tenty menilai dorongan yang dilakukan Menkop UKM untuk melibatkan UMKM dalam penghiliran merupakan strategi untuk memberdayakan UMKM secara optimal pada bidang-bidang yang dianggap krusial. Ia mengatakan, tentunya, strategi itu harus disambut dengan baik. Namun, itu juga tetap harus dibarengi dengan langkah-langkah yang konkret untuk merealisasikan strategi tersebut.

"Sering kali suatu ide realisasinya sulit karena berbenturan dengan kebijakan lain yang sama-sama mempunyai maksud membantu UMKM. Hal seperti ini yang harus diperhatikan. Ide hilirisasi memang ideal, tapi tetap harus dilihat dari helicopter view yang artinya menyeluruh, tidak hanya dari satu sudut pandang," kata Dewi kepada Media Indonesia.

Dewi melanjutkan, optimalisasi hilirisasi akan dapat dirasakan apabila mata rantai industri tersebut telah disediakan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan akses pasar bagi para UMKM untuk memasarkan produk hasil penghiliran tersebut.

"Misalnya, para UMKM tersebut didorong untuk membuat mur dan baut. Pasarnya adalah pabrik-pabrik kendaraan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya akses pasar ke pabrik itu harus dibuka pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, jika para UMKM hanya dimodali sebatas produksi tanpa akses pasar untuk memasarkan, tentunya itu hanya akan membuat beban bagi para pelaku UMKM.

"Pasar dari hilirisasi itu harus jelas karena kalau sebatas produksi tanpa adanya akses pasar, tentunya hanya akan menambah pekerjaan rumah dari UMKM saja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan hilirisasi ini, pemerintah harus segera menyediakan tempat para UMKM produksi dan tentunya menyediakan pasar bagi para UMKM," ucapnya. (Ficky Ramadhan)